Nation Branding – Tanggung Jawab Pemerintah atau Warga Negara?

nation brand Dalam beberapa tahun terakhir, nation branding telah menjadi kosa kata yang banyak dibicarakan. Ini karena makin ketatnya persaingan antar negara dalam menarik investor, pelancong, siswa dan mahasiswa, orang sakit, orang tua pensiunan dan sebagainya. Dalam telaan tentang nation branding, sangat penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya nation branding tidak hanya untuk konsumsi luar negeri. Sebab bagaimana pun nation branding memiliki komponen dalam negeri yang lebih kuat ketimbang diplomasi public. Meskipun benar bahwa 'diplomasi publik baru' terus mempromosikan gagasan melalui diplomasi orang-ke-orang dan makin mendorong terjadinya pembagian tanggung jawab sehingga nation branding bukan lagi menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah sendirian. Benar secara historis diplomasi public biasanya merupakan kegiatan yang melibatkan kontak antara suatu pemerintah dan orang-orang dari negara lain (Cull, 2007). Namun dari pengalaman sejarah inilah justru lahir gagasan tentang bagaimana melibatkan warga di negara dimana nation branding dilakukan ke dalam urusan pemerintah tadi. Dalam hal ini peran yang diharapkan pada warga negara tadi adalah bagaimana caranya mereka juga ikut menjelaskan kebijakan luar negeri negaranya kepada khalayak internasional. Dalam kaitan ini melibatkan warga negara dalam kegiatan nation branding didasari pada dua pertimbangan. Pertama, pada dasarnya nation brand merupakan hasil proyeksi atau diproyeksikan oleh banyak sumber. Disini tidak hanya pemerintah yang hanya diberi mandat untuk membangun sikap positif para pemangku kepentingan (stakeholder) negara tersebut . Menurut Simon Anholt, pakar nation branding, image suatu negara dikomunikasikan melalui saluran yang sangat kompleks termasuk saluran yang terkadang tidak ada pemiliknya sehingga tidak ada yang memiliki kekuatan mutlak untuk mengatur saluran komunikasi tadi (Anholt, 2006). Dalam konteks ini, perkembangan teknologi sosial media telah melahirkan ancaman sekaligus tantangan. Salah satu dari efek perkembangan teknologi informasi dalah lahirnya citizen journalism atau aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa (bukan wartawan). Konsep citizen journalism didasarkan warga masyarakat (public citizens) yang berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan menyebarkan berita dan informasi Ancamannya, karena setiap orang bisa memiliki media sosial, terjadi tsunami informasi dan opini dari pemilik akun media sosial, blog dan influencer atau buzzer lainnya. Nada opininya kadang lebih banyak bernada negative, terkadang juga bernada positif. Sebaliknya, peluangnya adalah makin luasnya bentangan media yang bisa dimanfaatkan oleh mereka yang melakukan kegiatan nation branding. Disini pemerintah bisa memanfaatkan para pemilik akun sosial media untuk menjadi mitra dalam mengkomunikasikan secara positif tentang negaranya kepada orang lain. Selain itu yang juga perlu dipertimbangkan adalah bahwa realitasnya nation branding melibatkan pesan dari puluhan lembaga, organisasi, perusahaan swasta dan warga negara dan ini diperkuat serta diperkaya oleh makin kuatnya tindakan komunikasi antara negara dan belahan bumi lainnya di seluruh dunia. Semuanya, mulai dari liputan berita nasional dan internasional yang diterima dan bagaimana warga negara mensikapi dan meresponnya, cara merepresentasikan dirinya di pameran perdagangan dan ekspor msalnya, hingga bagaimana warga negara mensikapi isu-isu kompleks seperti perjanjian perdagangan internasional dan cara warganya berperilaku di luar negeri dapat memberikan petunjuk tentang identitas negaranya. Alasan kedua adalah bahwa – dalam teori -- salah satu aturan utama dalam nation branding adalah bahwa nation barnd harus berakar pada realitas negara dan masyarakatnya. Dalam Journal of Brand Management, Fiona Gilmore (2002) menegaskan, hal penting yang harus disadari dalam hal nation branding suatu negara adalah pentingnya amplifikasi dari setiap aktivitas dan nilai serta tindakan yang sudah ada dan bukan menampilkan hal-hal yang bersifat palsu ... Brand nation harus berakar dari realitas dan kebenaran mendasar tentang tujuan dilakukannya nation branding. Jika merek tidak berakar pada realitas dan kredibel, audience (domestik dan internasional) akan merasakan disonansi dan kehilangan kepercayaan pada merek. Dalam bukunya Brand New Justice, Anholt mengingatkan akan pentingnya menyentuh peran masyarakat dalam negeri karena seringkali dalam konteks warga negara dapat mengaplifikasi dan menjadi corong bagi nation branding.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Read previous post:
Setelah Semen, Holcim Serius Garap Pasar Beton

Kondisi jalan yang rusak masih banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Termasuk, di daerah perkotaan. Oleh karena itu, belakangan...

Close