“Dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pemerintah dalam membangun Public Trust, peran kehumasan tentu menjadi krusial dalam berkomunikasi di era digital seperti saat ini. Presiden menitipkan bahwa masyarakat perlu untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Indonesia Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E., dalam presentasinya di acara Konvensi Nasional Humas (KNH) 2015.
PR Pemerintah Perlu Collaborative Leadership
Pernyataan yang disampaikan Yuddy, pada hari kedua penyelenggaraan Konvensi Nasional Humas 2015, 18 – 20 November 2015, di Jakarta, adalah gambaran awal bahwa perlu ada collaborative leadership. “Kerja pemerintah terus meningkat, tapi pemberitaan justru negatif. Hal inilah yang menjadi peran PR untuk mem-PR-kan kinerja,” sebut Yuddy.
Senada dengan Yuddy, Walikota Bogor Bima Arya berpendapat, ada tiga hal yang perlu dikomunikasikan dan menjadi pedoman bagi Bogor dalam perannya sebagai fungsi pemerintah yakni Transparansi, Efisiensi, Edukasi. “Pemerintah harus clear and good government terutama dalam menyampaikan informasi dan tidak berbohong,” imbuh Bima Arya.
Sementara itu, Elvyn G. Masassya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan, “BPJS Ketenagakerjaan juga sebenarnya masih memiliki kekurangan dalam hal branding dan berkomunikasi terutama mengedukasi soal perusahaan. Maka salah satu jalannya adalah berkomunikasi melalui Digital (Public Relations).
Dalam presentasi yang berjudul “Embracing The Digital” , Elvyn menyebutkan bahwa setidaknya institusi harus memiliki seluruh akun sosial media untuk berkomunikasi dengan nasabahnya (masyarakat). “Namun, yang penting adalah communication style yang perlu disesuaikan dengan era saat ini agar informasi yang disampaikan mampu diserap dengan baik,” sebut Elyvn.
satu hal yang disepakati dari para pembicara adalah mengenai Public Intimacy, yakni perlunya transparansi data atau informasi yang di-share ke publik. “Institusi jangan berbohong soal soal data dan pernyataan dan lakukan apa yang diinginkan publik,” kata Elyvn.
Peran kanal sosial media dan digital public relation, menurut Arya Bima juga perlu diawasi dan diperhatikan dalam menyampaikan informasi. “tidak semua informasi bisa di-share ke publik namun interaksi dengan masyarakat adalah yang utama untuk mendorong kolaborasi yang dinamis dalam membangun Kota. *
