120 Petinggi Pengadilan Indonesia--seperti Ketua Hakim, Ketua Pengadilan, dan sebagainya--baru saja mengikuti workshop dan Uji komentensi Humas (UKH), yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi London School of Public Relations Jakarta (LSP-LSPR) pada 16-20 September 2019, di Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh peserta tersebut lulus dengan sertifikasi Kompenten.
Kerja sama tersebut merupakan jawaban MA pada pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, keterbukaan informasi, dan tanggapan masyarakat dalam menyerap fenomena, sekaligus tantangan bagi profesi Humas dalam menggiring opini publik yang handal di masyarakat. Sejatinya, kredibitas dan kompetensi profesi Humas merupakan salah satu kunci dalam membangun persepsi publik yang akan tercipta.
DR. Andre Ikhsano, Direktur LSP-LSPR, mengatakan, sertikasi kompetensi Humas bagi para ketua pengadilan diharapkan dapat menjadi senjata menciptakan Mahkamah Agung yang transparan dan akuntable. “Secara teknis, uji kompetensi ini tentu berperan dalam menyampaikan berbagai produk hukum dalam bahasa komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat umum,” ucapnya.
Diawali dengan diskusi panel interaktif yang terfokus pada Media Management dan Strategi Pembentukan Opini Publik di Media, kegiatan dilanjutkan dengan workshop yang menyajikan beberapa topik, seperti Public Speaking, Risk Management, Digital PR, dan Media Handling. Objektifnya, untuk menggali dan memperkaya keilmuan kritis dan aplikatif bagi para praktisi Humas.
“Workshop ini memberikan wawasan baru bagi kami di jajaran pengadilan tentang media. Harapannya, sertifikasi ini dapat mendukung kami dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan peningkatan pelayanan public dimana kita menggunakan media untuk mengedukasi layanan, inovasi, dan kebijakan-kebijakan kami,” tandas Kolonel SUS Nursiana, Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan.
