"Hoax Membangun" yang diucapkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi menjadi viral di dunia maya. Merujuk Spredfast, tagar #hoaxmembangun sudah dicuitkan lebih dari 42.000 kali. Tak hanya ramai digunjingkan netizen, istilah hoax membangun juga memperoleh banyak respon dari para politisi.
Lantas, apa tanggapan praktisi PR tentang heboh istilah hoax membangun? Diungkapkan Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Suharjo Nugroho yang akrab disapa Jojo, "Istilah Hoax Membangun tidak ada dalam kamus kehumasan di negara manapun. Mau dikemas untuk pencitraan siapapun, Hoax adalah berita bohong dan itu melanggar kode etik kehumasan."
Lebih lanjut ia menerangkan bahwa fenomena hoax di Indonesia ini saja masih sulit sekali untuk bisa diredam, dan menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi praktisi humas. "Ironisnya, sekarang malah menjadi seolah dilegalkan dengan istilah Hoax Membangun,” kata Jojo menyayangkan.
Disarankan Jojo, yang merupakan kandidat kuat Ketua ILUNI FISIP UI, pemerintah seharusnya menghindari kegaduhan dan membahas hal ini secara internal terlebih dulu dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Asosiasi Kehumasan. “Jangan sampai masyarakat melihat istilah hoax membangun memang sengaja dimunculkan untuk membungkus pencitraan pemerintah,” tegas Jojo.
Ia menilai, jelang tahun politik di tahun ini, pencitraan politikus melalui hoax disinyalir akan semakin banyak. Jojo mengingatkan kepada para konsultan PR atau humas yang terjun membela kandidat politik tertentu agar memiliki etika profesi yang membatasi sepak terjangnya agar tidak kebablasan membuat hoax untuk pencitraan.
“Mulai tahun ini sudah mulai panas pilkada. Praktisi atau konsultan humas ada yang bela satu pihak, yang lain bela pihak lawan. Untuk itu, perlu berpedoman pada etika PR yang membatasi. Jika tidak, kita akan saling perang hoax dengan segala jurus tanpa ada batasan,” tutupnya.
