Telah berlangsung silaturahmi dan dialog APTISI yang dilaksanakan di Hotel Century Park Jakarta, awal Mei lalu (9/5). Acara itu dihadiri oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (Menristekdikti) Muhammad Nasir, yang didampingi oleh Dirjen Kelembagaan Ristek Dikti Patdono Suwignjo, serta beberapa pengurus pusat harian APTISI Periode 2016-2020.
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Taufan Maulamin. Dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh M. Budi Djatmiko, Ketua Umum APTISI, yang dalam hal ini diwakili oleh Suharyadi selaku Ketua Dewan Pertimbangan APTISI.
Dalam sambutannya, ia menjelaskan mengenai misi APTISI. “Misi APTISI adalah membina para anggotanya agar lebih baik. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk perkembangan bagi perguruan tinggi swasta. Pada kesempatan yang baik ini, dapat dilakukan dialog secara rutin untuk menyelesaikan permasalahan bersama dengan bapak Menteri,” papar Suharyadi.
Thomas Suyatno, Anggota Dewan Pertimbangan APTISI, menyampaikan pula mengenai beberapa permasalahan yang terjadi. Ia memohon kepada Menristekdikti Muhammad Nasir agar tidak mem-PTN-kan PTS, tidak membebankan biaya akreditasi kepada para PTS, dan permasalahan mengenai guru besar. Ia juga mengusulkan mengenai rasio dosen. “Untuk semua akreditasi, dasar rasio jangan setiap program studi, tetapi lebih baik perkesatuan,” ujar Thomas.
Ketua Dewan Penasehat APTISI Marzuki Alie juga mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi. “Kita tahu bagaimana sulitnya mengelola perguruan tinggi, khususnya mengenai Sumber Daya Manusian (SDM). Tapi, Alhamdulilah, saat ini telah ada kemudahan-kemudahan dalam mengambil kebijakan,” ungkap Marzuki Alie.
Dewi Motik Pramono juga menyampaikan bahwa sebagai pengelola perguruan tinggi swasta, sudah semestinya mengembangkan networking di antara pengurus perguruan tinggi swasta.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula dialog dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan mengenai permasalahan yang saat ini dihadapi oleh perguruan tinggi.
“Ada beberapa permasalahan informasi yang tidak sesuai, ketika saya diminta menjadi menteri. Saya minta mohon kajian regulasi-regulasi kementrian ristek dikti. Di antaranya mengenai undang-undang guru dan dosen, dimana dosen harus berpendidikan minimal Strata Dua (S2). Dengan adanya NIDK ini kompetensi menjadi lebih baik. Juga yang terkait dengan kenaikan jabatan. Semua sistem telah dilaksanakan secara online, termasuk penelitian dan publikasi juga dilakukan secara online. Kopertis harus melakukan tugasnya, yaitu melakukan evaluasi, pembinaan dan bimbingan kepada perguruan tinggi, serta mengevaluasi dan menemukan kelemahan sistem di kopertis. Beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya regulasi, SDM, infrastruktur, pendanaan, dan kurikulum. Menurut saya, kedudukan antara PTS dan PTN sama, tidak dibedakan. Sekarang, zamannya kompetensi,” papar Muhammad Nasir.
Naba Aji Notoseputro sebagai salah satu pengurus, berharap dengan adanya APTISI, keberadaan PTS dapat dihargai oleh pemerintah. “APTISI sebenarnya sebuah organisasi, jadi di sini kita akan berjuang untuk perguruan tinggi swasta agar lebih dihargai oleh pemerintah, karena kontribusi perguruan tinggi swasta sangat besar,” papar Naba Aji Notoseputro.
