MIX.co.id - Dalam mewujudkan data yang berintegritas tinggi, pemerintah Indonesia menemui beberapa tantangan, di antaranya tumpang tindih data, baik di tingkat pusat maupun daerah, akurasi data yang rendah, ketidakmutakhirkan data, sulitnya akses data lintas instansi, serta pengelolaan data yang lemah.
Menanggapi hal tersebut, Ivanovich Agusta, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengatakan bahwa transformasi digital di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sebenarnya memiliki dua sisi, yakni yang di dalam kementerian itu sendiri dan yang berkaitan dengan desa.
Sisi yang pertama berada di kementerian, yakni seluruh aspek untuk kebijakan maupun operasional sehari-hari sudah berbasis teknologi informasi. Kedua, berkaitan dengan desa, baik desa transmigrasi maupun yang masih tertinggal, semua informasinya dapat dilihat oleh publik melalui sistem informasi desa, yaitu di laman sid.kemendesa.go.id dan semua informasi sudah terintegrasi ke sana.
Namun, ada yang menarik tentang data. Menurut Ivanovich, semakin seseorang atau suatu lembaga mampu mengkompilasi banyak data, maka orang atau lembaga tersebut akan memiliki pengetahuan yang lebih detail dan Kementerian Desa menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.
Dia mencontohkan, bagi desa-desa yang memiliki data, kemudian ingin menyimpan di Kementerian Desa dan selanjutnya menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, bisa menggunakan data-data, baik itu data individu ataupun keluarga. Namun dengan catatan, ada perjanjian yang semua informasinya langsung terkompilasi ke pusat.
"Tapi, ada hal yang menarik. Kalau data itu semakin kita bisa kompilasi dengan banyak, maka kita bisa punya pengetahuan yang lebih detail. Idenya memang Kementerian Desa menyediakan semua fasilitas, misalnya bagi desa-desa yang dia punya data, kemudian mau menyimpan di Kementerian Desa. Selanjutnya, ada kerja sama antara desa dengan pemerintah daerah, supaya bisa menggunakan data-data, baik itu data individu, keluarga--tapi harus ada perjanjian, kemudian semua itu terkompilasi ke pusat," papar Ivanovich pada Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: Menuju Transformasi Digital dengan Integrasi Data, yang terselenggara atas Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta, hari ini (7/12).
Pada kesempatan yang sama, Muhammad Apriandito A.S. dari Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia, mengimbuhkan, adanya integrasi antara satu titik di dalam suatu kementerian dengan kementerian lainnya bisa mempercepat penerapan penggunaan teknologi, termasuk data itu sendiri.
"Saya tidak menyangka bahwa sekarang datanya sudah terintegrasi di pemerintahan. Ketika seseorang misalnya mengklik desa, maka mereka bisa langsung masuk ke kementerian lain. Itu sangat luar biasa. Sebagai warga negara, yang kita harapkan adalah adanya integrasi antara satu titik data di suatu kementerian dengan kementerian-kementerian yang lainnya, sehingga proses-proses integrasi itu juga mempercepat penetrasi penggunaan teknologi, termasuk data itu sendiri," pungkas Apriandito.
