MIX.co.id - Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota organisasi Port State Control (PSC) di area Asia-Pasifik yang dikenal dengan nama Tokyo MoU. Berdasarkan Annual Report Tokyo MoU, Indonesia mengalami peningkatan kategori menjadi whitelist dalam kurun waktu tiga tahun. Indonesia juga telah dinyatakan masuk kategori whitelist dalam Annual Report sejak 2020 sampai 2022.
Oleh karena itu, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, mengajak seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) pelayaran Indonesia untuk bersama meningkatkan kualitas dan performa kapal niaga berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.
Diungkapkan Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono, dalam sambutannya pada seminar bertajuk ‘Port State Control (PSC) Inspection Awareness’, yang digelar baru-baru ini, “Perlu kita sadari bahwa akan ada manfaat besar bagi kita jika Indonesia berada di posisi whitelist seperti sekarang ini. Sebab, posisi tersebut akan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor."
Lebih lanjut ia menambahkan, dengan peningkatan kinerja, bisa menghadirkan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya ekonomi maritim. “Untuk itu, perlu kita pertahankan dan tingkatkan baik performa keselamatan maupun keamanan kapal-kapal berbendera Indonesia,” ucap Arisudono.
Sejatinya, diperlukan penanganan segera agar dapat mempertahankan kategori whitelist pada kapal-kapal berbendera Indonesia. "Bersama seluruh stakeholders, kita bisa meningkatkan kualitas kapal yang berlayar ke luar negeri, terutama Singapura,” ia meyakini.
Kedua upaya tersebut, menurutnya, perlu dilakukan untuk menjaga nama baik kapal-kapal berbendera Indonesia, serta menjaga preferensi pelaku bisnis Internasional terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran Indonesia.
Pada kesempatan seminar itu, Direktur Utama IDSurvey bersama beberapa pihak, yaitu Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association ( INSA ), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktur KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama untuk meningkatkan kualitas pelayaran Indonesia.
Dengan adanya deklarasi ini, BKI berharap dapat meningkatkan komitmen dalam upaya peningkatan kualitas dan performa keselamatan serta keamanan pelayaran Indonesia di mata dunia, sehingga pelayaran Indonesia dapat berkembang secara global dan kapal-kapal berbendera Indonesia akan semakin terpercaya bagi dunia pelayaran internasional.
Seminar ini juga turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Hukum Laut Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Okto Irianto dan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dr Hartanto. “Saya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat karena telah berhasil mencapai salah satu tujuan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo terkait kapal berbendera Indonesia, yaitu tidak lagi backlist melainkan whitelist. Untuk itu, kita perlu mempertahankan pencapaian kita dan salah satu caranya dengan mengutamakan BKI sebagai pilihan saat survey kapal," ucapnya.
Pada kesempatan seminar ini, para narasumber juga menyampaikan betapa pentingnya memperhatikan dan memaksimalkan perawatan seluruh aspek, antara lain kondisi kapal, baik dari sisi konstruksi perlengkapan dan permesinan. Kemudian, juga aspek pengetahuan dari awak kapal dan pegawai perusahaan, serta meningkatkan ship management dan ship risk profiling dalam PSC, sehingga performa kapal dapat meningkat. Dengan demikian, upaya pencegahan adanya penahanan kapal berbendera Indonesia berlayar ke luar negeri dapat dilakukan.
