Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Indonesia Business Coalition on Sustainable Business (IBCSD) meluncurkan panduan praktis penanganan konflik berbasis lahan.
President IBCSD Shinta W. Kamdani menyampaikan, panduan disusun sebagai salah satu alat untuk bisa membantu perusahaan menangani konflik secara efektif, agar bisnis dapat dijalankan sesuai dengan perencanaan dan berjalan selaras dengan kepentingan masyarakat.
"Perlu kesadaran untuk mengelola konflik, agar kerugian dapat diminimalisir dan dapat menjadi titik awal hubungan yang baru yang lebih konstruktif mengingat konflik menyebabkan kerugian bagi semua pihak,”ujarnya dalam acara launching di Jakarta baru-baru ini.
Sementara Direktur Eksekutif IBCSD Budi Santosa menyatakan, tindak lanjut dari peluncuran tersebut adalah bagaimana panduan bisa diedukasi dan disosialisasikan kepada perusahaan sehingga pihak perusahan dapat menerapkannya dalam menanganai konflik berbasis lahan.
“Edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang cara menangani konflik,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/12).
Panduan disusun oleh kemitraan antara Conflict Resolution Unit (CRU), unit resolusi konflik yang diinkubasi IBCSD, bersama jejaring Kadin dan Kadinda seluruh Indonesia. Panduan menjadi salah satu alat praktis untuk penanganan konflik terkait lahan.
Menyajikan konten panduan bagi pelaku usaha yang sedang terlibat konflik dalam memilih forum dan cara penyelesaian konflik, termasuk tahapan penyelesaian konflik yang dapat dirujuk oleh perusahaan.
Paduan ini juga bisa digunakan bagi perusahaan yang telah memiliki prosedur penyelesaian konflik namun ingin memperbaiki ataupun perusahaan yang sedang menyusun prosedur penyelesaian konfliknya.
“Tidak menutup kemungkinan paduan ini juga dapat digunakan sebagai rujukan perusahaan sektor lainnya,” tandas Budi Santosa.()
