Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Salah satunya, dengan melakukan edukasi sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Upaya tersebut dilakukan pemerintah dengan menggunakan pendekatan secara pentahelix, yakni dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan masyarakat. Selain itu, digunakan juga prinsip 3K (Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi) dengan satuan tugas (satgas) penanganan Covid-19 di daerah serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dituturkan Mohammad Idris, Wali Kota Depok, di wilayahnya telah dibuat sejumlah peraturan untuk menangani Covid-19. Ada 13 Peraturan Wali Kota, 43 Surat Keputusan, 8 Surat Edaran, dan 4 Instruksi Wali Kota. “Kami juga membentuk Kampung Siaga berbasis RW yang kami beri stimulus dana Rp 3 juta agar mereka bergerak mencegah penularan Covid-19 di hulu,” paparnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan di FMB9ID_IKP, pada pertengahan Juni ini (17/6).
Pemerintah Kota Depok juga menstimulasi tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menangani Covid-19. Selain itu, kerja sama dengan TNI juga efektif dalam menekan mobilitas warga di tingkat kelurahan. Adapun pendekatan masyarakat, dilakukan dengan cara-cara persuasif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjeknya.
"Bahkan, pembimbing rohani di masa Covid-19 ini, kami minta ikut berpartisipasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara menyisipkan pesan protokol kesehatan dalam ceramah agama,” imbuh M. Idris.
Meski demikian, diakui oleh M. Idris, kesadaran warga Depok akan prokes masih rendah. Oleh krena itu, perlu terus diingatkan agar tidak lalai menjalankan protokol kesehatan. “Contohnya, RT-RT yang masuk zona hijau, karena tidak ada kasus, mereka merasa aman,” ungkapnya.
Diungkapkan Sonny B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covis-19, “Kami tahu lonjakan kasus saat ini terjadi karena adanya libur panjang yang diikuti laju perjalanan penduduk yang masif. Ketika mobilitas naik, kepatuhan protokol kesehatannya turun. Inilah pemicu utama meningkatnya kasus. Kita sebenarnya pernah berhasil menurunkan kasus pada Februari 2021, dari 176.500 lebih menjadi 87.662 kasus aktif, karena kepatuhan protokol kesehatan naik dan mobilitas penduduk turun.”
Sementara itu, dr. Tirta menyarankan, pemerintah harus melakukan edukasi bukan hanya dari dokter. Tetapi, edukasi juga dapat dilakukan oleh kader-kader kesehatan di posyandu-posyandu. "Kader-kader ini harus kita dorong untuk mengedukasi kesadaran masyarakat mengenai penyakit menular seperti Covid-19 ini,” ucapnya.
Selain itu, klarifikasi hoaks terkait penanganan Covid-19 dan vaksinasi Covid-19, menurut dr. Tirta, juga perlu dipercepat lagi. “Kebanyakan yang mengklarifikasi biasanya teman-teman tenaga kesehatan juga. Saat ini, sedang kita usulkan agar hoaks-hoaks ini bisa diklarifikasi dengan segera,” pungkasnya.
