MIX.co.id - Pertemuan G20 Empower di Yogyakarta, pada pertengahan Mei ini (18/5), menyepakati bahwa kontribusi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) pada perekonomi negara selama pandemi dan masa pemulihan pasca pandemi sangat besar.
Untuk itu, empat menteri, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Menteri BUMN mendukung penguatan UMKM melalui berbagai program di masing-masing kementerian.
Menteri PPPA Bintang Puspayoga menegaskan bahwa UMKM terbukti dapat memberikan kontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.
"Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa UMKM mewakili sekitar 90% bisnis dan lebih dari 50% lapangan kerja di seluruh dunia. Pengembangan UMKM merupakan prioritas tinggi bagi banyak negara di seluruh dunia, karena mereka dapat berkontribusi hingga 40% dari pendapatan nasional di negara berkembang,” ucapnya.
Sementara itu, perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga memiliki porsi usaha kecil yang relatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. “Banyak dari mereka menjalankan bisnis sehari-hari dan bekerja sendiri,” ia melanjutkan.
Di Indonesia, kaum perempuan memiliki dan menjalankan sekitar 50% dari sekitar 65,4 juta UMKM di seluruh negeri. Namun survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menemukan bahwa dua pertiga pemilik UMKM mengalami penurunan pendapatan, karena pandemi. Lebih dari 45% UMKM terlibat hutang dan harus berjuang membayar tagihan.
Untuk itu, pemerintah Indonesia berkomitmen kuat memberikan perhatian besar untuk UMKM yang dikelola perempuan, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Pelatihan kewirausahaan berperspektif gender adalah salah satu program yang paling sukses untuk pemberdayaan perempuan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bermitra dengan sektor swasta untuk memberikan pelatihan digital bagi pengusaha perempuan. Selain itu, juga diselenggarakan pelatihan literasi digital dan bisnis untuk perempuan di industri rumah tangga, seperti literasi digital dan keuangan, keterampilan operasional, dan akses pasar.
Kementerian PPPA juga mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung UMKM perempuan, tidak hanya untuk tumbuh tetapi juga untuk mengalihkan usahanya dari informal ke formal, dan untuk meningkatkan jumlah wirausaha secara signifikan serta memastikan tersedianya berbagai fasilitas untuk mendukung usaha.
Upaya meingkatkan jumlah wirausaha perempuan dan UMKM perempuan di tingkat desa dilakukan melalui Model Desa Ramah Perempuan dan Anak (DRPPA). Program ini diinisiasi sejak tahun 2021. Tahun 2022 Kemen PPPA menargetkan terbentuknya 142 DRPPA di 33 propinsi. Fokus utama wirausaha perempuan adalah bagi perempuan kepala keluarga, khususnya bagi perempuan yang ditinggalkan suami akibat pandemi Covid-19, perempuan penyintas bencana, dan perempuan penyintas kekerasan. Hal ini menjadi salah satu indikator dari DRPPA.
Ditambahkan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, “Berdasarkan riset, pandemi paling mempengaruhi pengusaha perempuan, dengan mencapai angka 76%, karena perempuan harus bekerja dari rumah. Di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap 60% pendapatan nasional, dan 64% dari 64 juta UMKM dimiliki oleh perempuan. Karena itu, saat dunia berupaya melakukan pemulihan pascapandemi dan mengurangi dampak pandemi terhadap bisnis, termasuk pemulihan terhadap bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.”
Pada Maret 2022 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menggelar Seminar Pemberdayaan Wirausaha Perempuan Melalui Bisnis Inklusif sebagai side event G20, mengadopsi tiga rekomendasi kebijakan berwawasan ke depan yang dapat memperkuat komitmen aksi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam membangun kembali produktivitas perempuan, khususnya pada UMKM yang dimiliki dan dipimpin oleh wanita.
“Rekomendasi pertama, pentingnya meningkatkan kerjas ama antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung wirausaha perempuan. Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur yang sensitif gender dan memberikan akses pendanaan dan legalitas. Ketiga, meningkatkan program literasi digital keuangan bagi pengusaha perempuan untuk meningkatkan kesiapan investasi,” urai Menteri Teten.
Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan bahwa anggaran pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif akan digunakan untuk kegiatan utama pemulihan pariwisata nasional seperti pelatihan mikro digital, pelatihan dan sertifikasi Clean-Health-Safety-Environment Sustainability (CHSE), dan keuangan mikro untuk UMKM dan Desa Wisata.
"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki beberapa strategi untuk membangun kembali produktivitas perempuan pasca pandemi. Pertama, mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan upah gender dalam pariwisata. Kedua, mendorong kewirausahaan. Ketiga, mempromosikan pendidikan dan pelatihan melalui program pelatihan bagi perempuan di bidang pariwisata. Keempat, menempatkan gender sebagai inti dari kebijakan pariwisata dan praktik bisnis. Kelima, memberdayakan partisipasi perempuan dalam komunitas dan masyarakat sipil," urainya.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir menekankan implementasi kesetaraan gender dengan cara memberikan rasa aman, nyaman, serta membuka kesempatan luas bagi perempuan di BUMN. Termasuk, menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, menerapkan kesetaraan hak, dan kesempatan mengembangkan karir.
“Komitmen kami di BUMN tercermin dari beberapa kebijakan affirmative action, salah satunya dengan membuat target 15% kepemimpinan perempuan di BUMN pada tahun 2021. Alhamdulillah, target ini sudah tercapai. Ke depannya, kami meningkatkan target 25% kepemimpinan perempuan pada tahun 2023. Tujuannya adalah untuk memberikan spotlight pada para profesional perempuan di BUMN dengan kinerja yang cemerlang.”
Pada kesempatan yang sama, Chair G20 Empower yang juga merupakan Direktur & Chief Strategic Transformation & IT Officer XL Axiata Yessie D. Yosetya menyampaikan bahwa lebih dari 50% pengusaha atau pedagang perempuan mengalami penurunan permintaan yang sangat besar. Hal ini menunjukkan indikasi yang mengarah kepada rentannya bisnis yang diijalankan oleh pengusaha wanita. Salah satu faktor penyebabnya adalah keterbatasan cadangan modal pada saat pendapatan rendah.
“Dengan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha perempuan ini, sektor swasta dan pemerintah perlu bersinergi dan mengadopsi kebijakan yang dapat mempercepatan penghapusan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di lingkungan kerja maupun UMKM,” ucap Yessie.
Sebagai salah satu pendukung G20 Empower, XL Axiata berkomitmen untuk mempromosikan pentingnya peran dan kepemimpinan UMKM milik perempuan di dunia kerja dan bisnis. Pada pertemuan hari kedua di forum yang sama, Presiden Direktur & CEO PT XL Axiata Tbk. yang juga merupakan Co-Chair W20 Dian Siswarini membagikan pengalaman mendukung penguatan UMKM Perempuan melalui program Sisternet guna membuka akses perempuan ke sektor ekonomi digital.
“Kami memahami bahwa banyak UMKM telah menutup usahanya karena keterbatasan akses permodalan. Oleh karena itu, kami memberikan modal usaha bagi mereka yang telah menyelesaikan kelas inkubasi sisternet untuk mendukung mereka dalam skala bisnis. Ini sangat penting untuk mendukung UKM milik perempuan untuk memajukan bisnis mereka, meningkatkan ekonomi keluarga mereka, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan praktik terbaik kami di atas, melalui pendidikan, digital, teknologi dan akses keuangan, saya percaya bahwa kami dapat mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” papar Dian.
Melalui aplikasi Sisternet, Perempuan UMKM dapat belajar dari artikel inspiratif di platform, bergabung dengan kelas online, dan mengakses berbagai modul dari para ahli di seluruh negeri. Sampai saat ini, ada lebih dari 200.000 UMKM perempuan yang aktif berpartisipasi dalam Sisternet.
Pada tahun 2020, Sisternet bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan program inkubasi bisnis scale up bernama Sispreneur. Program ini bertujuan untuk mendorong ide dan inovasi untuk mendorong UMKM yang dimiliki perempuan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital. Lebih dari 1.000 UMKM mengakses bantuan intensif dalam program pendidikan ini.
