MIX.co.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), menggelar Showcase and Business Matching tahap kedua, pada pertengahan April ini. Kali ini, tema yang disajikan adalah “Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Digital”.
Pada kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, perekonomian nasional beberapa waktu ke depan akan sangat bergantung pada kekuatan domestik atau produk dalam negeri.
“Rp 400 triliun adalah nilai yang cukup besar. Kalau 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita belanjakan untuk membeli produk-produk UKM, Badan Pusat Statistik BPS sudah menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 100,85 persen,” ucap Teten.
Jumlah tersebut, katanya, bukan nilai yang kecil di tengah ekonomi global dunia yang sedang lesu. “Jika langkah ini dapat berjalan, maka juga dapat menyerap dan menciptakan sekitar dua juta lapangan kerja,” ia meyakini.
Bahkan, jika sudah ada kepastian pasar untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tentu akan mempercepat akselerasi penyaluran pembiayaan untuk sektor ini. “Saat ini saja, pemerintah sudah menaikkan porsi kredit perbankan untuk sektor UMKM sebesar 30 persen. Ini akan menjadi momentum bagi kebangkitan UMKM untuk meningkatkan kualitas produksi dan kapasitas produksinya,” ucap Teten.
Oleh karena itu, ia mengajak semua kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah agar mendukung serta berkomitmen menggunakan produk-produk dalam negeri. “Akan terjadi pertumbuhan ekonomi dan bisa menyerap lapangan kerja sekitar 2 juta. Untuk menjadi negara 4 besar dunia, harus dari sekarang kita memperkuat sektor produksi kita,” Teten menekankan.
Ditambahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate, Kominfo mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total anggaran 2022 untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri, khususnya produk UMKM.
Langkah itu sebagai bentuk dukungan nyata Kementerian Kominfo dalam menggunakan produk dalam negeri, seperti yang telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpers) No 2 Tahun 2022.
“Pembiayaan Kominfo untuk belanja produk dalam negeri mencapai lebih dari Rp 16 triliun, dari Rp 25 triliun total anggaran yang ada. Jumlah tersebut tak lepas dari peranan jajaran pejabat Kementerian Kominfo, khususnya Sekretaris Kementerian Kominfo yang telah berupaya keras menelaah dan memilah anggaran untuk kemudian mengalokasikannya ke belanja produk dalam negeri,” ujarnya.
Alokasi belanja produk dalam negeri yang sangat besar oleh pemerintah, menurutnya, harus diawasi dan diperlukan pendampingan agar dapat direalisasikan dengan benar. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo dipastikan memberi dukungan penuh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa digital atau e-katalog yang dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar proses belanja barang bisa dilakukan dengan memperhatikan tata pemerintahan (governance) dan akuntabilitasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Sekjen Kemendikbud Republik Indonesia Suharti menambahkan, pihaknya sangat mendukung upaya belanja kementerian dan lembaga untuk barang dan jasa Produk Dalam Negeri (PDN). “Dari Rp15 triliun anggaran belanja barang dan jasa, kami akan alokasikan 95%-nya adalah untuk produk dalam negeri,” pungkasnya.
