MIX.co.id – Sejumlah asosiasi pengusaha mengusulkan agar pemberlakuan penuh kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (over dimension over load/ODOL) atau zero ODOL diundur dari semula tahun 2023 menjadi 2025.
Hal ini mengingat dampak yang timbul dengan diberlakukannya kebijakan zero ODOL cenderung akan menurunkan daya saing industri nasional disebabkan peningkatan biaya (cost) logistik dan distribusi. Hal ini akan memacu kenaikan harga di tingkat konsumen dan pada akhirnya akan menyulut terjadinya inflasi.
Hal itu terungkap dalam diskusi publik bertajuk “Pelaksanaan Zero ODOL 2023 Perlu Pertimbangkan Dampak Ekonomi dan Sosial” yang diadakan secara daring pada Kamis (15/12).
Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Rachmat Hidayat, menuturkan bahwa saat ini sektor usaha belum pulih dari pandemi, ditambah lagi kenaikan harga BBM. “Memahami kondisi itu, saya harap zero ODOL ditunda, paling tidak dua tahun,” harapnya.
Diakui, pihaknya pada dasarnya mendukung kebijakan zero ODOL, namun perlu waktu lagi agar lebih siap saat diberlakukan. Rachmat menegaskan akan berupaya mendorong kesiapan dunia usaha sebelum kebijakan zero ODOL berlaku selama dua tahun tersebut, yakni menambah armada distribusi, menyesuaikan dimensi kendaran, serta menambah SDM, terutama sopir.
Tidak hanya dari dunia usaha, pemerintah pun diminta untuk membenahi infrastruktur jalan, meninjau Uji KIR, memberikan insentif, termasuk memberikan alternatif angkutan barang selain angkutan jalan.
Pendapat senada dilontarkan Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Edy Suyanto. Menurutnya, penyesuaian muatan sesuai kebijakan zero ODOL akan menyebabkan penurunan muatan hingga 70% dan mengakibatkan biaya pengangkutan melonjak hingga 200%. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah industri keramik butuh 12 ribu armada tambahan.
Selain itu, zero ODOL akan meningkatkan biaya logistik. Karena biaya logistik naik, maka harga jual ke konsumen pun akan naik pula sekitar10-15%. Kenaikan ini akan memberatkan proyek properti dan pada akhirnya harga properti ikut naik.
Menurutnya, kebijakan zero ODOL jika tetap diberlakukan 2023, dipastikan memberi dampak negatif terhadap kemampuan daya saing industri keramik, terutama menghadapi produk impor. “Makanya, kebijakan zero ODOL perlu dikaji lagi. Saya usulkan ditunda jadi 2025,” kata Edy tandas. ()
