MIX.co.id - Guna mengupas lebih jauh tentang tantangan terkait isu gender, disabilitas, hubungan kekuasaan yang tidak setara, serta struktur dan praktik yang diskriminatif, Knowledge Sector Initiative (KSI) menggelar webinar berkonsep Ruang Bincang. Kali ini, tema yang diusung adalah “Mendorong Kebijakan Setara-Inklusif yang Transformatif dan Partisipatif”.
Rekomendasi kebijakan berbasis riset juga didiskusikan oleh para panelis dan penanggap untuk mendorong bagaimana keberpihakan atas GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) dapat mewujudkan kebijakan yang lebih infklusif dan tepat sasaran, serta bagaimana implementasi kebijakan memastikan “tidak meninggalkan satu orangpun” (“Leave No One Behind”) dalam pembangunan di Indonesia.
Webinar ini merupakan Ruang Bincang kelima dari rangkaian Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P), yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan penutupan KSI untuk menampilkan produk pengetahuan dan pencapaian mitra KSI.
Konferensi K2P menghadirkan 9 sesi Ruang Bincang dan 6 sesi Titik Temu dengan 86 pembicara dan penanggap. Konferensi ini menjadi wadah pertemuan dan pertukaran diskusi untuk menekankan pentingnya integrasi pengetahuan ke kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran serta pentingnya lembaga think tank sebagai aktor dalam proses penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis riset di Indonesia.
Dijelaskan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim, “Diperlukan pendekatan twin-track, yang menggabungkan tindakan spesifik pada pemberdayaan dan pengarus-utamaan disabilitas dalam penyusunan dan implementasi kebijakan. Perencaanaan yang inklusif disabilitas dapat dilakukan dengan adanya analisis disabilitas, yang didukung data terpilah dan menjadi bagian dari mekanisme sistem perencanaaan dan penganggaran.
Sementara itu, Technical Lead, Capacity Development and Sustainability, Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society (AIPTIS) Abdi Suryaningati menuturkan, peluang kerja sama strategis dalam mendorong transformasi kebijakan setara dan inklusif terhadap GEDSI pada berbagai lini sektor di antara Indonesia dan Australia.
Akademisi dan Peneliti University of Melbourne, Rachael Diprose, menyoroti tentang temuan dalam riset mengenai Aksi Kolektif Perempuan dan Undang-Undang (UU) Desa, terutama tentang bagaimana pengaruh aksi kolektif perempuan memengaruhi implementasi UU Desa serta peran OMS dalam menjalankan proses tersebut.
“Temuan riset kami mengidentifikasi berbagai cara OMS memastikan inklusi dan pemberdayaan gender. Melalui peningkatan keterampilan, pengorganisasian dan berjejaring, perempuan saling memberikan dukungan dalam mengatasi hambatan inklusi gender di wilayahnya, serta menjadi ‘perantara pemberdayaan’ dalam menghubungkan kelompok perempuan dengan ruang pengambilan kebijakan maupun aktor berpengaruh," urai Rachael.
