MENGAPA INDUSTRI INFLUENCER BUTUH ATURAN: STUDI TERBARU HARVARD

Namun, seiring dengan perkembangan yang pesat, muncul pula masalah yang signifikan. Industri ini berkembang di luar batasan regulasi atau pengawasan profesional. Kekurangan batasan ini membuka peluang untuk eksploitasi multidirectional.

Para pemasar, merek, influencer, dan perusahaan platform semuanya memiliki peluang untuk mengeksploitasi satu sama lain dengan berbagai tingkat kerugian. Platform berada di pucuk pimpinan, mampu mengontrol jenis konten yang diprioritaskan, tanpa mandat untuk transparansi. Merek bisa membayar dengan cara yang tidak dapat diprediksi dan tidak adil.

Pemasar bisa mengaburkan metrik, mendiskriminasi kreator, atau membiarkan aktor yang tidak bermoral masuk ke ruang kesepakatan, seperti yang terjadi pada musim pemilihan ketika super PAC dan kelompok aktivis menyewa influencer melalui pasar komersial. Kreator bisa salah menggambarkan diri mereka sendiri, keahlian mereka, dan urusan bisnis mereka.

Mungkin contoh yang paling mencolok dari ketidakjelasan dalam industri ini adalah kasus Chiara Ferragni, seorang influencer terkenal dengan hampir 30 juta pengikut di Instagram. Pada tahun 2022, dia mempromosikan kue Natal yang dibuat oleh perusahaan makanan Italia Balocco, dengan janji bahwa hasil penjualannya akan disumbangkan ke rumah sakit anak-anak.

Namun, setelah kampanye tersebut, tidak ada donasi yang dilakukan, yang menyebabkan otoritas antitrust Italia mendenda Ferragni dan Balocco masing-masing sebesar €1 juta dan €420,000. Kasus ini menyoroti betapa pentingnya transparansi dan kejelasan dalam kontrak dan kesepakatan antara influencer dan merek.

Dalam konteks ini, regulasi yang lebih ketat dan standar industri yang jelas sangat diperlukan. Prancis dan Inggris telah memimpin dengan memperkenalkan undang-undang transparansi yang dirancang untuk melindungi influencer, merek, dan konsumen.

Pada tahun 2023, Prancis mengesahkan undang-undang yang mengharuskan influencer untuk memiliki kontrak tertulis untuk setiap pembayaran atau hadiah dengan nilai tertentu dan harus jelas menyatakan jika sebuah postingan adalah iklan. Beberapa hal, seperti tembakau dan taruhan, dilarang untuk dipromosikan sama sekali.

Prancis juga memiliki aturan yang mengharuskan transparansi dalam drop shipping, sumber pendapatan populer bagi influencer.

Pada tahun 2021, Prancis mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi influencer anak seperti aktor dan model anak, mengatur jumlah jam kerja anak di bawah 16 tahun dalam seminggu, mengharuskan pendapatan mereka disimpan di rekening bank hingga usia 16 tahun, dan menjamin hak mereka untuk dilupakan—yang berarti platform harus menghormati permintaan mereka untuk menghapus konten.

Inggris adalah salah satu negara pertama yang menerapkan undang-undang periklanan kepada influencer. Sejak tahun 2008, ilegal bagi merek dan influencer untuk memposting konten berbayar tanpa disclaimer. Pada tahun 2022, Otoritas Kompetisi dan Pasar Inggris menerbitkan pedoman terkait iklan dan promosi berbayar oleh influencer, mengharuskan platform media sosial memberi pengguna alat untuk memberi label konten komersial.

Lembaga pemerintah dan kelompok pengawas bisa melakukan banyak hal. Industri influencer adalah kekuatan global, dan taruhannya bagi influencer bervariasi sesuai dengan hukum dan budaya lokal, nasional, dan regional. Pada akhirnya, penciptaan konten media sosial akan menjadi pekerjaan “biasa”—peran lain dalam lanskap media global kita yang terus berkembang.