MIX.co.id - Guna meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar program “Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik”, di Lombok Barat, pada 21-22 Oktober 2021. Program yang digelar secara luring dan daring ini melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia, serta disiarkan langsung melalui Kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Zoom Meeting.
Program dibuka oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Dr. Hasyim Gautama. Selanjutnya, selama dua hari, sejumlah pembicara pakar dihadirkan. Antara lain, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Najamuddin Amy; Praktisi Komunikasi, Dr. Emilia Bassar; Akademisi Komunikasi, Ahmed Kurnia; dan Praktisi Analisis Media Sosial, Ismail Fahmi.
“Tantangan ke depan adalah monitoring isu publik yang sifatnya prediktif. Tentunya, untuk ukuran kita sebagai manusia yang mempunyai pengetahuan dengan daya jangkau yang terbatas, ini akan sulit. Tapi, challenge itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik yang secara guyub menggunakan satu sistem yang dapat dipakai bersama-sama, karena tujuannya sama, dengan mengunakan aplikasi yang sama,” papar Hasyim.
Senada dengan Hasyim, Najamuddin juga menjelaskan bahwa tujuan monitoring isu adalah sebagai fungsi komando dan olah data. Tepatnya, untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat. Termasuk, sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan.
“Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB adalah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud Management Trust,” ia menjelaskan.
Sementara itu, Emilia Bassar pada paparannya menambahkan jika monitoring isu penting untuk dilakukan. Sebab, dapat membantu organisasi menangkap isu lebih awal, membantu organisasi belajar dari kesalahannya, mendorong keragaman pemikiran dan pendapat, serta menemukan hubungan sebab akibat.
“Tahap riset yang bisa kita lakukan saat monitoring isu adalah dengan memulai persiapan merumuskan masalah, merancang metodologi, lalu dalam pelaksanaannya menggelar survei atau polling kuantitatif serta kualitatif. Terakhir adalah memberikan kesimpulan berdasarkan laporan riset dan rekomendasi,” Emilia menyarankan.
Pada hari kedua, Ahmed Kurnia mengatakan bahwa monitoring isu dalam media merupakan kegiatan pemantauan atas sebuah isu tertentu. Pengukurannya dilakukan sebagaimana kecenderungan, pola, sentimen, dan tren suatu isu tertentu dalam sebuah lembaga atau institusi. “Isu bisa muncul apabila ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan publik. Jika kesenjangan itu terus membesar, maka akan memicu konflik atau krisis,” ia mengingatkan.
Selanjutnya, pada sesi terakhir, Ismail Fahmi menguraikan, “Ketika membaca sebuah berita, kita harus melihat rekomendasinya dan analisis terlebih dahulu. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai sebuah riset dan analisis data. Publik sekarang ini menyampaikan berita secara real time, tanpa diminta pasti langsung share, khususnya di media sosial. Kelebihannya untuk kita adalah tanpa perlu survei dan tanya terlebih dahulu, kita bisa menangkap langsung apa yang disampaikan. Sementara kekurangannya adalah ketika itu sesuatu yang negatif, maka akan cepat viral. Untuk itu, dibutuhkan rekomendasi dan survei media terpercaya agar kita bisa mendapatkan sebuah berita yang valid."
