MIX.co.id - Knowledge Sector Initiative (KSI) menggelar webinar berkonsep Ruang Bincang dengan mengusung tema “Pembangunan dan Utilisasi Data dalam Analisis dan Penyusunan Kebijakan”. Webinar tersebut merupakan Ruang Bincang kedua dari rangkaian Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P), yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan penutupan KSI untuk menampilkan produk pengetahuan dan pencapaian mitra KSI.
Konferensi K2P menghadirkan 9 sesi Ruang Bincang dan 6 sesi Titik Temu dengan 86 pembicara dan penanggap. Konferensi ini menjadi wadah pertemuan dan pertukaran diskusi untuk menekankan pentingnya integrasi pengetahuan ke kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran serta pentingnya lembaga think tank sebagai aktor dalam proses penyusunan kebijakan inklusif di Indonesia.
Salah satu pembicara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahjudi Djafar, memaparkan tentang peluang dan tantangan dari percepatan perumusan mekanisme perlindungan data pribadi dalam utilisasi big data pembangunan.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menciptakan suatu mesin baru yang sering disebut sebagai big data dengan kemampuan yang luar biasa dan tidak terbayangkan oleh teknologi sebelumnya. Kemudian, TIK mampu secara volume, velocity, dan value-nya bekerja dalam satu waktu, sehingga memungkinkan penopangan kebijakan prediktif, termasuk dalam pencapaian tujuan pembangunan. Akan tetapi, karena data yang dikumpulkan tentang manusia yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk mengambil keputusan, maka harus berdasarkan hak asasi manusia (HAM).
"Dalam konteks itu, perlindungan data menjadi penting. Dengan demikian, proses data ini tetap dalam kerangka ruang penghormatan HAM. Karena kalau tidak dikerangkakan, maka proses dan tujuan bisa dimungkinkan atau berisiko mengesampingkan HAM," tandas Wahyudi.
Sementara itu, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gani Suryahudaya membahas mengenai pemanfaatan dan praktik baik big data media sosial dalam analisis kebijakan serta kondisi keterbukaan data saat ini dalam menunjang kegiatan riset berbasis kebijakan.
“Keterbukaan big data atau data publik menjadi persoalan menahun. Masalahnya, supply dan demand. Kalau data supply tersedia tetapi tidak dimanfaatkan, akan sangat percuma. Persoalan sisi lain dari sisi demand Adalah tidak banyak lembaga yang berusaha memanfaatkan dengan cukup baik. Itu harus dilakukan keseimbangan," saran Gani.
Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Siti Nurhayati, menjelaskan bagaimana PUSAD Paramadina membangun pangkalan data yang berisikan profil Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan bagaimana pangkalan data tersebut diutilisasi sebagai instrumen pengelolaan konflik agama di masyarakat.
Sementara itu, Guru Besar Filologi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus peneliti senior Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM UIN), Oman Fathurahman, memaparkan pangkalan data manuskrip untuk pelestarian kebudayaan beserta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk menginisiasi proses digitalisasi serupa bagi kekayaan intelektual bangsa.
