MIX.co.id - IndoTelko Forum kembali menggelar diskusi bertajuk "Unlocking Digital Economy for 8% Growth", pada hari ini (3/9), di Jakarta. Pada kesempatan itu, sejumlah pembicara dihadirkan. Mereka adalah Dirgayuza Setiawan, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa-Prabowo Subianto; Pendiri Indonesia Digital Society Forum (IDSF) Muhammad Awaluddin; Sekjen Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA) Sri Safitri; CEO PT DCI Indonesia Otto Toto Sugiri; serta Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan RI Doni Ismanto Darwin. Diskusi dimoderatori Heru Sutadi dari Indonesia ICT Institute.
Sebagai pembicara pertama, Dirgayuza mengatakan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di 5%, maka ibarat pesawat, Indonesia dengan 300 juta penduduk, tidak akan take off.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia harus 8%. Target itulah yang ingin dicapai pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% adalah menggenjot ekonomi digital hingga dapat berkontribusi 20% atau sekitar Rp 2,6 triliun dari kebutuhan tambahan nominal PDB yang sebesar Rp 13 triliun pada 2029," tandasnya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendukung pembangunan AI data center. Sebab, dalam lima tahun ke depan, kapasitas data center dunia akan naik jadi 95 GW dari saat ini 57 GW, dengan pasokan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 24/7, dimana saat ini sekitar 14 sen per Kwh.
Lebih jauh ia menjelaskan, kehadiran AI Data Center juga akan berimplikasi ke sektor lainnya. Dia mencontohkan, Meta menggunakan 13 GW dari 57 GW, mereka juga investasi ke geothermal. Ini bisa jadi peluang power purchase agreement bagi perusahaan geothermal RI, terutama di Jawa dan Sumatera.
Soal data center AI, lanjutnya, tembaga sangat berkaitan dengan hal itu. Sementara itu, Indonesia sudah menggalakkan hilirisasi tembaga. Akibat AI, Harga tembaga naik hingga 5 dollar AS per pound dan kebutuhan akan tenbaga akan naik dalam 5 tahun ke depan. Tembaga ini penting untuk kabel, terutama untuk data center, serta untuk kendaraan listrik (EV).
"Kunci pertumbuhan 8% adalah kolaborasi, kebersamaan. Butuh kerja sama yang kuat swasta dan pemerintah. Semua perlu duduk bareng dengan time frame yang sedikit. Selain itu, kita harus berbicara bahasa yang sama, yakni bahasa peluang. Kita harus melihat peluang dunia yang sama dan kita perlu pahami kemampuan kita agar bisa ajak para mitra untuk bisa bertumbuh bersama Indonesia," tandasnya.
Sementara itu, Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa butuh orkestrasi yang matang untuk mengoptimalkan ekonomi digital. Dukungan dan pondasi yang kokoh yang dibangun harus jadi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang maksimal. "Pasar kita besar, harusnya kita jangan jadi sekadar objek pasar yang kita enggak dapat banyak manfaat," ia menekankan.
Sri Safitri mengimbuhkan, sejatinya teknologi menjadi enabler untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi 8%. "Digitalisasi jadi kunci mendongkrak ekonomi 8%, agar Indonesia tidak terjebak jadi negara middle income trap. Sebab, jika dalam 2030-2035 Indonesia tidak memanfaatkan potensi yang ada, maka selamanya Indonesia akan jadi negara kelas menengah," yakin Sri.
Safitri membeberkan pentingnya kecerdasan buatan atau AI sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Sebab, AI mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing di berbagai sektor.
"Untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran, AI dan IoT juga bisa digunakan untuk mendorong program Makanan Bergizi Gratis tepat sasaran, besaran gizi, rute menuju lokasi sekolah dan sebagainya. Begitu juga untuk program renovasi sekolah dan rumah warga, pengembangan infrastruktur hingga hilirisasi pangan," yakin Sri.
Pada kesempatan yang sama, Toto Sugiri menegaskan bahwa pengembangan data center bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah persaingan dengan Malaysia. "Semua pelaku industri global concer-nya listrik aman, harga murah, green energy dijamin, lantaran 2060 harus carbon neutral," yakinnya.
Selanjutnya, Doni Ismanto menyatakan KKP siap mendukung program pemerintah, salah satunya dengan regulasi penataan infrastruktur kabel bawah laut atau subsea baik untuk telekomunikasi dan listrik.
"Salah satu fokus kami di KKP adalah penataan ruang laut bisa dioptimalkan untuk ekonomi digital, yakni dengan memanfatkan regulasi untuk membuat investasi datang. Kabel laut ini investasinya besar, per km mencapai US$40.000, belum lagi nilai ekonomi turun sebelum digelar, ketika digelar, hingga pasca digelar," tutupnya.
