MIX.co.id - Komunikasi publik memiliki peran penting bagi pemerintah. Oleh karena itu, menurut Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemkominfo Hasyim Gautama, Pranata Humas memiliki peran yang strategis untuk dapat mengawal setiap program dan kebijakan pemerintah agar dapat diterima oleh masyarakat.
“Dalam menjalani perannya, Pranata Humas harus memulai dari penyusunan strategi komunikasi sampai kepada audit komunikasi. Hal ini bisa dipraktikkan dan digali pada Bimbingan Teknis (Bimtek) kali ini, terutama untuk konteks agenda Presidensi G20,” ungkap Hasyim, pada acara Bimbingan Teknis Tim Penilai JFPH (Jabatan Fungsional Pranata Humas) Tahun 2022 yang diselenggarakan di Yogyakarta, April ini (21/4).
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Usman Kansong menambahkan, masih terdapat beberapa permasalahan seperti perbedaan persepsi, penilaian pekerjaan yang dinamis, dan belum terstandarnya kompetensi tim penilai.
“Saya yakin Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, sebagai unit kerja Pembina, sedang mengupayakan solusi bagi permasalahan tadi. Semuanya berproses. Kita yang terlibat di dalamnya dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan penilaian kinerja Pranata Humas,” yakinnya.
Lebuh jauh Usman menegaskan, jika tema Bimtek tim penilai yang terkait penyusunan strategi komunikasi untuk glorifikasi G20 sangat relevan. Mengingat, peran Pranata Humas dalam menyambut agenda Presidensi G20 juga perlu diakomodir dalam butir-butir kegiatan yang dinilaikan melalui Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) oleh tim penilai angka kredit.
Program Bimtek yang bertajuk Penyusunan Strategi Komunikasi Kehumasan Dalam Mengglorifikasikan Presidensi G20 ini menghadirkan narasumber seperti Agustinus Eko Rahardjo (Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Jakarta) dan Santhy Verawati Elfrida (Pranata Humas Madya Kemkominfo).
Pada pemaparannya, Agustinus mengatakan jika tantangan terbesar dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah bukan pada aspek informasi, tetapi bagaimana melakukan aktivitas komunikasi dengan cepat, terarah, terkoordinasi, dan bermanfaat bagi setiap warga negara.
“Dalam konteks kehumasan, fungsi informasi hanya sepertiga dari aktivitas, sepertiga lainnya adalah strategi dan metode komunikasi, serta sepertiga terakhir mengenai pilihan taktik dan media komunikasi,” urainya.
Ia kembali mengingatkan bahwa Kemkominfo melalui Ditjen IKP telah melakukan berbagai upaya untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang G20, salah satunya adalah dengan meluncurkan buku elektronik G20pedia yang berisi informasi dan tanya-jawab seputar G20 yang dapat diakses dengan mudah.
“Yang harus kita lakukan sebagai orang komunikasi, dengan segala kekurangannya, adalah bagaimana kita bisa mengubah komunikasi pemerintah ini menjadi bahasa publik,” tambahnya.
