MIX.co.id - Kualitas konten dan layanan media sosial (medsos) perlu ditingkatkan agar secara bersama-sama bisa mencapai kesejahteraan umum, khususnya dalam dunia internet. Demikian diungkapkan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Hasyim Gautama, pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Satuan Tugas Media Sosial Daerah Wilayah Indonesia Barat, di Palembang, baru-baru ini.
“Internet dengan aplikasi yang cukup banyak seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram dan lain sebagainya memiliki karakteristik dan juga pengguna yang berbeda. Hal ini menjadikan kita sangat sensitif, karena beragam informasi melalui kanal atau platform tersebut memiliki pangsa pasarnya tersendiri. Ini menjadi tantangan bagi Satgas Medsos untuk bisa melihat itu, yang nantinya bisa membuat konten-konten yang positif,” tegasnya.
Hasyim berharap, kelancaran informasi yang diberikan melalui media sosial menjadi sesuatu yang dapat diandalkan. “Saya yakin bahwa secara teknologi akses internet sudah tersedia, handphone juga semakin canggih, kemudian kecepatan juga semakin canggih, sehingga sudah tidak ada masalah dari sisi teknologi, dari sisi proses pembuatan konten, dan juga dari sisi orang atau Satgasnya. Untuk itu, kolaborasi Satgas di antara pemerintah kabupaten dan kota, provinsi, dan juga Kominfo menjadi sesuatu yang harus terkolaborasi dengan baik”, ucap Hasyim.
Program Bimtek digelar pada 26 November 2021 secara luring dan daring yang melibatkan Satgas Medsos Provinsi Sumatera Selatan serta Satgas Medsos wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa, dan beberapa provinsi di Sumatera juga Kalimantan, serta disiarkan langsung melalui Kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Zoom Meeting. Bimtek peningkatan kualitas konten dan layanan media sosial pemerintah ini digelar untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan media sosial, khususnya di instansi Pemerintah Daerah.
Senada dengan Hasyim Gautama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan H. Achmad Rizwan juga menjelaskan bahwa tujuan kegiatan bimbingan teknis Satgas Medsos Wilayah Indonesia Barat ini adalah untuk memberikan literasi bagaimana admin media sosial pemerintah kabupaten dan kota dalam mengelola akun, agar memiliki prinsip dan etika dalam pengelolaan media sosial yang baik.
“Pemerintah sangat terbantu dengan pesatnya perkembangan teknologi. Adanya internet menjadi salah satu sarana bagi instansi pemerintah untuk memberikan layanan yang cepat dan mudah. Internet juga membuat rakyat lebih aktif mengawasi jalannya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu sarana komunikasi yang paling efektif dalam penyebaran informasi adalah melalui media sosial, karena dapat menjangkau masyarakat secara personal dan lebih komunikatif juga lebih luas dan cepat,” yakin Achmad.
Sementara itu, Pranata Humas Kementerian PUPR Daswandi Budi mengungkapkan, jika peningkatan kualitas konten dan layanan media sosial penting untuk dilakukan, karena peran media sosial lambat laun semakin mengembangkan jurnalisme masyarakat atau biasa disebut citizen journalism. Semakin berkembangnya teknologi, secara otomatis juga memberikan dampak pada perubahan cara media dalam menyampaikan informasi dan cara masyarakat dalam memilih informasi.
“Ada empat media sosial yang paling populer digunakan oleh akun-akun instansi pemerintahan seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui nature-nya platform ini, karena dengan mengetahui karakter dari masing-masing platform kita, bisa menentukan yang mana yang paling cocok untuk kita bagikan informasinya kepada masyarakat. Dengan mengetahui platform yang paling tepat, maka informasi juga akan sampai secara tepat dan efektif,” yakin Daswandi.
Lebih jauh ia menambahkan, dalam bermedia sosial diperlukan adanya etika, karena semakin cepatnya penyebaran informasi, maka semakin besar pula perubahan pola interaksi, potensi konflik, serta penyalahgunaan ruang publik. “Media sosial adalah wajah yang menjadi representasi dan menentukan citra diri atau organisasi di hadapan publik,” ujar Daswandi.
