Pemerintah Indonesia menggelar sejumlah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satu programnya adalah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Saat ini, pemerintah kembali berencana melanjutkan sekaligus memperluas jangkauan BPUM, yakni menjangkau 12,8 juta pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 pada 2021. Anggaran yang telah disiapkan mencapai Rp 15,36 triliun dengan skema setiap UMKM mendapatkan dana Rp 1,2 juta.
Dituturkan Ir. Eddy Satriya M.A., Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM, pada saat Dialog Produktif bertema ‘Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021’ yang digelar KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP pada awal Mei ini (5/5), “Direncanakan akan ada 12,8 juta penerima, yang merupakan kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru.”
Lebih jauh ia menegaskan, anggaran yang ada untuk saat ini baru akan menyentuh angka 9,8 juta penerima manfaat, yakni sebanyak Rp 11,76 triliun. Saat ini, KemenkopUKM sudah menyalurkan 8,6 juta penerima atau sebanyak Rp 10,4 triliun (88%). Setelah menyentuh angka 9 juta, rencananya KemenkopUKM akan menambah lagi 3 juta penerima manfaat BPUM ini.
“BPUM ini memang memberikan efek luar biasa, hal ini dibuktikan oleh data BPS yang menunjukkan penambahan sekitar 760 ribu orang yang menjalankan usaha baru, dan buruh informal naik 4,5 juta pekerja,” ungkap Iwan Faidi, Asisten Deputi Koperasi & UKM Kemenko Perekonomian.
Program BPUM ini berperan strategis agar UMKM dapat terus mempertahankan usahanya. Termasuk, sebagai upaya menekan potensi pengurangan tenaga kerja. “Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM dan Kemenko Perekonomian terus mendampingi UMKM, termasuk dalam hal pembiayaan untuk naik kelas, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), Super Mikro, sampai Mikro,” tutup Eddy.
