MIX.co.id - Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) resmi merilis buku putih “Indonesia’s Health Sector Development (2024-2034): Designing a Future for Policy and Delivery” atau Pembangunan Sektor Kesehatan Indonesia (2024-2034): Merancang Masa Depan Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan, pada pertengahan November ini (13/11).
“Agenda pembangunan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir belum menjadi prioritas. Oleh karena itu, CISDI meluncurkan Buku Putih ini sebagai rekomendasi untuk pemerintah terpilih pada pemilu 2024 mendatang sekaligus menegaskan kesehatan masyarakat sebagai prioritas pembangunan nasional,” ungkap Diah Satyani Saminarsih, Founder dan CEO CISDI.
Melalui buku ini, CISDI mencoba memotret isu kesehatan beserta interseksionalitasnya yang mencakup persoalan gender, iklim, kerentanan, kemiskinan, inklusivitas, bahkan keragaman masyarakat lantaran saling mempengaruhi. Oleh karena itu, pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan percakapan publik, bukti ilmiah, dan pandangan ahli, serta pelibatan publik yang bermakna untuk mengatasi berbagai persoalan kesehatan yang kompleks.
Lebih jauh ia menjelaskan, penyusunan buku putih ini melibatkan diskusi dengan 154 narasumber ahli berlatar belakang kesehatan dan non-kesehatan. CISDI telah menggelar 22 kali sesi diskusi Delphi dengan para pakar. Tahapan ini mencakup empat sesi Delphi pleno yang diselenggarakan pada September 2023.
Menurut Diah, sektor kesehatan selama ini memiliki kelemahan dikarenakan pendekatan yang terlalu medis dan teknis serta kurang terhubung dengan sektor pembangunan lainnya. Isu kesehatan juga kurang memiliki bobot politik, sehingga tidak selalu menarik perhatian aktor-aktor pembangunan lain.
"Kesehatan mempunyai barrier to entry yang selalu tinggi karena hanya dibicarakan oleh orang-orang yang mengerti kesehatan. Padahal kesehatan adalah isu politik dan seharusnya fokus pada kebutuhan masyarakat," yakin Diah.
Bank Dunia memprediksi Indonesia berpeluang menjadi negara ekonomi maju dalam satu dasawarsa. Namun, semua situasi ini akan sulit terwujud apabila kesehatan masyarakat terpinggirkan dari agenda pembangunan.
“Untuk itu, CISDI menyusun buku putih ini guna membantu perencanaan strategi ke depan, bagaimana merumuskan kebijakan berbasis bukti, terutama untuk meningkatkan akses kesehatan universal yang berkualitas tinggi," ia menegaskan.
Melalui buku putih ini, CISDI memberikan lima rekomendasi kepada para pengambil kebijakan di pemerintahan berikutnya agar menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.
Pertama, melaksanakan tata kelola yang partisipatif untuk sistem kesehatan. CISDI mengusulkan pembentukan Indonesia Health Assembly (IHA) atau Majelis Kesehatan Indonesia, yang beranggotakan perwakilan pemerintah dari sektor kesehatan maupun non-kesehatan, pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota dan desa, masyarakat sipil, akademisi, serta sektor swasta sebagai solusi. Lembaga ini menampung semua masukan anggotanya dan memprosesnya menjadi masukan kebijakan dan agenda pembangunan kesehatan. Dengan terbentuknya IHA, diharapkan agenda prioritas kesehatan akan selaras antara instansi.
Kedua, menjalankan investasi bermakna untuk sistem kesehatan. Investasi kesehatan diprioritaskan untuk layanan kesehatan primer dengan fokus peningkatan kualitas layanan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Jika semua prioritas ini dijalankan dengan menggunakan prinsip akuntabilitas, maka efisiensi pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat meningkat.
Ketiga, menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai fokus utama sistem kesehatan. Masyarakat atau pasien harus menjadi ‘kompas’ pembangunan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus dirancang agar sesuai kebutuhan setiap orang dan memberi solusi atas hambatan spesifik kelompok rentan. Kebijakan dan program seharusnya mengupayakan kesetaraan dengan pendekatan afirmatif, contohnya penjangkauan-penjangkauan khusus untuk kelompok rentan.
Keempat, mewujudkan diplomasi integratif untuk kesehatan global. Melalui diplomasi integratif, aksi diplomasi kesehatan akan berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat sipil menjadi aktor kunci dalam yang diakui kedudukannya sebagai aktor yang setara dengan negara. Diplomasi integratif juga menyadari adanya keterhubungan antara arena diplomasi multilateral, bilateral, dan regional terhadap diplomasi publik di tingkat nasional.
Kelima, mewujudkan kerja layak untuk seluruh tenaga kesehatan. CISDI menyarankan pembentukan standar upah layak dan adil yang berlaku untuk semua SDM kesehatan, termasuk kader kesehatan.
