Tekan Impor Beras melalui Diversifikasi Pangan

MIX.co.id – Indonesia masih mengandalkan impor besar untuk mencukupi kebutuhan nasional. Ironisnya, volume impor beras terus mengalami lonjakan dari tahun ke tahun.

Tahun ini, sepanjang Januari-Maret 2024 misalnya, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor beras tercatat mencapai 1,44 juta ton. Melonjak dari periode sama tahun 2023 yang tercatat sebanyak 511,90 ribu ton. Artinya, ada lonjakan lebih dari 1,5 kali lipat atau 182,87%. Hingga akhir tahun 2024, volume impor beras dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan negara di Asia lainnya mencapai 3,6 juta ton. Padahal, Indonesia dijuluki sebagai negara agraris.

Menyikapi fakta tersebut, Koordinator Bidang Pangan Kementerian PPN/Bappenas, Ifan Martino mengatakan, Indonesia jumlah penduduknya masih akan terus naik sampai tahun 2045. Sekitar 320 jutaan penduduk Indonesia akan membutuhkan pasokan pangan di 2045.

“Sementara seperti kita ketahui, resources kita terbatas, pertanian kita terbatas, air kita terbatas. Jadi, di sini ada ketidakseimbangan antara demand dan supply,” ujarnya dalam Forum Bumi bertajuk “Bagaimana Masa Depan Ketahanan dan Keanekaragaman Pangan Indonesia?” pada Kamis (10/10), di Jakarta. Forum diinisiasi Yayasan KEHATI bersama National Geographic Indonesia.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), disebutkan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, dilakukan dengan meningkatkan produktifitas sektor pertanian.

RPJPN juga memuat topik keberlanjutan produksi pangan yang mencakup pertanian konservasi yang adaptif, pangan lokal, pangan akuatik sebagai salah satu sumber pangan baru dan juga sumber-sumber nutrisi yang lebih sesuai dengan potensi lokal. “Kemudian, yang terakhir itu tata kelola sistem pangan,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan regionalisasi sistem pangan. “Nggak lagi yang sifatnya nasional, tapi lebih lokal. Sesuai dengan potensi lokalnya, kearifan lokalnya, dan keanekaragaman pangannya,” ungkap Ifan.

Koordinator Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, yang hadir sebagai pembicara menyoroti soal tingginya konsumsi beras di Indonesia. “Konsumsi beras kita naik terus rata rata 1,34% dalam kurun 1981 sampai 2019,” katanya.

Petani, menurutnya, paling berjasa karena beras hasil panennya dinikmati banyak orang. Oleh karena itu, menyejahteraan petani, dan juga pekebun, merupakan hal yang utama.

Bila Indonesia mau melakukan transformasi sistem pangan, menurutnya lagi, hal pertama yang harus diperhatikan adalah transformasi keadilan bagi para produsen pangan skala kecil di Indonesia.

“Kalau mau minta transformasi sistem pangan, bagi saya menjadi lebih penting mendiskusikan soal bagaimana caranya para petani skala kecil itu, pekebun, peternak skala kecil itu bisa hidup dengan layak karena kita berhutang banyak pada mereka,” tegas Said.