Digital dan internet telah mengubah proses bisnis di berbagai industri, termasuk pada instansi pemerintahan. Pada instansi pemerintahan misalnya, diplomasi juga dapat dilakukan melalui pendekatan digital. Upaya itu pula yang kini tengah digiatkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia.
Dikatakan Achmad Ramadhan dari Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, belakangan ini praktik diplomasi digital tengah digencarkan. Paling anyar, pada pertengahan April 2018 lalu, Kemenlu telah memanfaatkan digital guna melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, yakni dengan meluncurkan platform aplikasi Safe Travel yang berbasis multi-platform. Sebelumnya, pemanfaatan digital telah dilakukan Kemenlu melalui website dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Youtube.
Lebih lanjut ia menerangkan, tidak hanya dalam kondisi darurat, aplikasi tersebut dirancang dengan konsep aman dan menyenangkan, berisikan informasi praktis yang diperlukan WNI. Dalam aplikasi yang dapat diunduh gratis ini, WNI akan mendapatkan informasi lengkap mengenai berbagai negara di dunia, informasi kontak Perwakilan RI, hukum dan tata aturan yang berlaku di masing-masing negara, mata uang setempat, tempat ibadah, lokasi wisata, maupun informasi kuliner.
“Fitur penting lainnya adalah tombol darurat (panic button). Dalam keadaan darurat, WNI yang berada di luar negeri dapat menggunakan fitur tombol darurat untuk mengirim foto, merekam video, menghubungi Perwakilan RI terdekat dan mengirim lokasi kejadian,” ujar Achmad yang mengaku bahwa konsep aplikasi Safe Travel seperti media sosial.
Komitmen Kemenlu dalam menggiatkan diplomasi digital kembali ditunjukkan lewat kegiatan edukatif berupa seminar bertajuk “Diplomasi Digital” yang digelar hari ini (12/7) di Gedung Kemenlu Jakarta. Pada seminar internasional itu, Kemenlu menggandeng Pulse Lab Jakarta dan DIPLOFoundation. Seminar dihadiri korps diplomatik, perwakilan Kementerian dan Lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi swasta.
Dibuka oleh oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dituturkan Project Manager-Asia DIPLOFoundation Shita Laksmi, seminar internasional ini juga menghadirkan sejumlah praktisi diplomasi sebagai pembicara. Di antaranya, Allaster Cox, Wakil Duta Besar Kedutaan Australia; Rasmus Abildgaard Kristensen, Duta Besar Kedutaan Denmark; Profesor Jovan Kurbalija, Direktur dan Pendiri DiploFoundation; dan Derval Usher, Kepala Pulse Lab Jakarta.
“Seminar membahas pengalaman-pengalaman keberhasilan dan tantangan diplomasi digital, hingga pengaruh diplomasi digital pada kegiatan diplomatik. Termasuk, sejumlah diskusi contoh interaksi sehari-hari dan tantangan ke depan yang dihadapi diplomasi digital,” papar Shita.
Pada kesempatan itu, Jovan Kurbalija, Direktur DiploFoundation, berbicara luas tentang berbagai pengalaman diplomasi digital yang memanfaatkan situs jejaring sosial. “Di era digital, penggunaan media sosial untuk diplomasi telah menjadi kebutuhan. Hampir semua pemimpin global saat ini memiliki akun Facebook dan Twitter dan menggunakannya sebagai saluran diplomasi,” tutupnya.
