Ketahanan pangan masih menjadi isu yang krusial bagi Indonesia. Terbukti, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dalam kesempatan Focus Group Discussion (FGD) pada hari ini (21/10) di Jakarta, yang digelar Indopos.co.id bertajuk "Tantangan dan Peluang Pangan Dalam Negeri", dikatakan Kepala Bidang Ketersediaan Pangan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Rachmi Widiriani, sejak 1996, pemerintah telah memperkenalkan ketahanan pangan.
“Sejak tahun 2012, kami memutuskan untuk mengubah paradigma dari Ketahanan Pangan menjadi Ketahanan Pangan dan Gizi. Ada dua hal yang penting terkait ketahanan pangan dan gizi. Pertama kecukupan pangan tidak hanya cukup jumlahnya. Tetapi, juga bagaimana ketahanan pangan efektif untuk kesehatan. Kedua, bagaimana keberlanjutan pangan itu diproduksi dan sanitasi diperhatikan," ujarnya.
Lebih lanjut ia menguraikan, pemerintah akan terus menyuarakan sekaligus menyosialisasikan ketahanan pangan dan gizi. Termasuk, efektivitas ketahanan pangan dan sanitasi serta pencegahan infeksi menjadi perhatian.
Lantas, bagaimana seberapa kuat ketahanan pangan dan gizi di Indonesia? Dijawab Rachmi, pada 2015-2018, ada 177 kabupaten/kota yang meningkat status ketahanan pangannya. “Global Food Security Index kita juga naik, dari yang awalnya peringkat ke-74, kini menjadi peringkat ke-65. Selain itu, rata-rata pertumbuhan pangan strategis, terdapat peningkatan. Seperti produksi padi, jagung, cabe, dan sebagainya. Begitu juga dengan volume ekspor yang terus meningkat,” ucapnya.
Ditambahkan Anggota DPR RI Herman Khaeron, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, perlu keputusan politik yang kuat dari pemerintah. Sebab, berbagai masalah yang muncul sebagai kendala mewujudkan ketahanan pangan harus didukung kebijakan pemerintah pusat yang kuat.
"Bicara pangan, maka kita langsung berpikir produksi beras. Berkurangnya luas lahan pertanian juga menjadi masalah krusial. Sementara, mencari lahan baru yang cocok untuk pertanian, seperti sawah, tidak mudah. Karena itu, harus ada keputusan politik yang kuat. Lahan pertanian tidak boleh diubah. Supaya lahan pertanian yang ada saat ini, tidak terus menyusut,” paparnya.
Dituturkan Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB Hermanto Siregar, bicara lahan pertanian dan sumber komoditi pangan, saat ini, Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Misalnya, pertanian masih berkontribusi pada PDB sebesar 13%, dimana mayoritas dari berbagai komoditi berasal dari Jawa. "Produksi padi, lebih dari separuhnya berasal dari Jawa. Apa yang terjadi kalau pulau Jawa rusak ekosistemnya?" ia mengingatkan.
Dijelaskan Pengamat Pertanian, Khudori, ada empat komponen yang ada di dalam Ketahanan Pangan Nasional. Keempatnya adalah supply, akses, dsitribusi, dan pemanfaatan pangan. “Pemerintah harus cerdas, komoditas mana yang menjadi prioritas. Perlu dilakukan juga peningkatan produksi, termasuk memanfaatkan inovasi dan teknologi,” tutupnya.
