Tahun lalu Longi Solar sebagai produsen tier 1 dunia mendapatkan SNI Modul Surya wajib pertama sesuai Permen ESDM No 2 Tahun 2021, dan saat ini Sungrow juga sudah berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan nasional seperti PLTS Terapung Cirata sebesar 145 Mwp. Artinya, para produsen global ini sudah familiar dan tertarik pasar Indonesia.
“Untuk itulah seiring dengan penandatangan MoU ini kami mendorong agar industrialisasi rantai pasok untuk mendukung ketahanan energi nasional ini segera diakselerasi” tutur Anthony, yang juga Anggota dari Komite Teknis Energi Surya 27-08 BSN (Badan Standarisasi Nasional).
Asosiasi Produsen Listrik Swasta Nasional (APLSI) dan AESI (Asosiasi Energi Surya Indonesia) mengapresiasi kerja sama tersebut. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa, mengatakan pengembangan industri PLTS terintegrasi dari hulu ke hilir sangat diperlukan bagi Indonesia untuk memenuhi lonjakan permintaan sel dan modul surya berkualitas tinggi untuk proyek-proyek PLTS untuk mencapai target net-zero. “Kehadiran industri PLTS yang kokoh akan mendukung keamanan pasokan enèrgi kita”, ujarnya.
Kehadiran industri PLTS terintegrasi dan SPEB, menurutnya, juga mendukung rencana ekspor listrik dari energi surya dari Indonesia ke Singapura. “Dengan potensi mencapai 3 GW kebutuhan listrik energi terbarukan oleh Singapura hingga 2035, adanya industri domestik memastikan Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal,” papar Tumiwa.
Pendapat senada dilontarkan Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia, Arthur Simatupang, yang ikut menyaksikan penandatanganan MoU. Dia mengakui, kerjasama ini memperlihatkan ada komitmen serius dari sektor swasta agar pengembangan pasokan listrik lebih terintegrasi sisi pasok rantainya dan memperjelas positioning swasta nasional dalam partisipasi ke arah industrialisasi energi terbarukan.
“Penguasaan teknologi oleh para pelaku industri nasional ini harus didukung oleh semua pihak karena kebutuhan energi bersih yang terus menanjak harus diiringi kesiapan industri dan pelaku Indonesia agar ada keberpihakan terhadap kepentingan ketahanan energi nasional,” tandas Arthur Simatupang. ()
