Masih ingat krisis vaksin palsu yang menimpa sejumlah Rumah Sakit di Jakarta pada tahun lalu? Lebih dari sebulan media massa memantau dan terus meng-update perkembangan kasus ini. Namun ironisnya, sepanjang masa itu, tidak satu pun staf komunikasi atau PublicRelations (PR) rumah sakit unjuk gigi, berkomunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan—khususnya pasien yang terkena vaksin palsu, dan membantu komunikasi penyelesaian persoalan secara profesional.
Inilah yang kemudian melatarbelakangi Anjari Umarjianto, Head of Public Relations Division, Indonesian Hospital Association (PERSI), untuk berinisiatif menyelenggarakan program Sertifikasi Humas atau PR Rumah Sakit. Namun demikian, menurut Anjari, sejatinya persoalan PR rumah sakit bukan perkara kompetensi semata. Peran PR di rumah sakit harus dilihat dari tiga hal, selain kompetensi, juga dari sisi kedudukan dan kesempatan. “Bisa jadi ada tenaga PR yang berkompeten, namun manajemen tidak memberikan kesempatan yang cukup, akhirnya tidak dapat berkontribusi lebih pada rumah sakit,” tutur Chief Public Opinion Division Biro Komunikasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia ini.
Pemegang Master in Hospital Management ini mengatakan bahwa sejatinya banyak tantangan baru dan besar yang harus dihadapi PR rumah sakit saat ini sehingga penting untuk meningkatkan kompetensi profesisonal PR rumah sakit. Tantangan itu diantaranya, program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang merevolusi sistem pelayanan rumah sakit; dan kesadaran dan keterbukaan informasi yang mempengaruhi ekspektasi pasien terhadap layanan rumah sakit. “Belum lagi bicara isu arus pasien ke luar negeri dan gencarnya Rumah Sakit tetangga yang ekspansi ke Indonesia. Dan banyak lagi. Tantangan itu semua membuat PR rumah sakit harus siap. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, PR RS Indonesia harus mengembangkan diri,” tutur produser sejumlah program edukasi kesehatan di Televisi Republik Indonesia dan pendiri #Bloger2Hospital ini. (Lis)
