CDP, organisasi nirlaba internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup, merilis laporan terbarunya, ‘Seberapa Hijaukah Bahan Bakar Nabati (Biofuel)? Memahami risiko dan lanskap kebijakan di Indonesia’.
Laporan ini dihadirkan untuk bertujuan menilai evolusi kebijakan bahan bakar nabati terkait produksi sawit di Indonesia. Laporan ini diluncurkan dalam webinar “Earth Day Forum 2021: Menuju Biodiesel 40: Risiko dan Tantangan” yang digelar hari ini (21/4).
Pada webinar ini terungkap bahwa pemerintah Indonesia berambisi untuk menyeimbangkan kelestarian lingkungan hidup dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang diuraikan dalam Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau BAPPENAS. Rencana ini juga mencakup komitmen untuk menangani deforestasi, yang dilihat sebagai salah satu tantangan utama dari aspek lingkungan dan sosial yang dihadapi Indonesia.
Sejalan dengan rencana ini, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi emisi karbon dengan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang diimpor. Sejak tahun 2006, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan konsumsi bahan bakar nabati, terutama bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.
Dalam telaah kebijakan bahan bakar nabati (biofuel) di Indonesia yang dikeluarkan oleh CDP, terungkap bahwa kebijakan biofuel yang ada saat ini, dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap hutan di Indonesia.
Dengan lemahnya kewajiban sertifikasi, adanya subsidi untuk biofuel, serta dorongan yang agresif untuk meningkatkan produksi minyak sawit, dapat membuat kondisi yang menyebabkan para produsen minyak sawit untuk mempertahankan sistem bisnisnya seperti biasa, dibandingkan menginvestasikan pada inovasi untuk meningkatkan produksi yang lebih berkelanjutan, seperti meningkatkan produktivitas lahan.
Laporan CDP ini ditutup dengan berbagai rekomendasi kebijakan untuk membantu meningkatkan penjagaan lingkungan bagi produksi sawit, meningkatkan pengungkapan korporat dalam hal lingkungan terkait rantai pasok biodiesel, dan meningkatkan dialog dan kerja sama publik-swasta.
Diungkapkan Pratima Divgi, Direktur CDP untuk Hong Kong, Asia Tenggara, Australia & Selandia Baru, “Untuk menyeimbangkan kesehatan fiskal dan lingkungan hidup di Indonesia, produksi dan konsumsi biodiesel haruslah berkelanjutan. Penerapan transparansi yang kuat untuk melacak dan memastikan sumber, produksi dan konsumsi biodiesel yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas agar dapat sejalan serta mendukung ambisi kebijakan yang ada.”
