MIX.co.id - Kontribusi UKM (Usaha Kecil Menengah) terhadap ekspor nasional masih sangat minim. Berbagai faktor menjadi biang keladi sulitnya UKM Tanah Air menembus pasar dunia.
Diungkapkan Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Produktivitas dan Daya Saing Yulius, ada sejumlah tantangan bagi UKM di Indonesia dalam menembus pasar global. Padagal, sumbangsih sektor UKM secara nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) begitu besar.
Tantangan pertama, yaitu persoalan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tergolong rendah, yaitu senilai 3,15. Sementara LPI negara lain tercatat tinggi, seperti Jerman (4,2), Swedia (4,05), Belgia (4,04), Singapura (4,0), dan Jepang (4,03). Namun jika dibandingkan dengan lower-middle income group seperti India, atau emerging economies seperti Vietnam dan Cote d’Ivoire, LPI Indonesia tidak tertinggal terlalu jauh. "Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bisa memperbaiki indeks tersebut," kata Yulius.
Di sisi lain, biaya logistik yang tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 24% dari PDB nasional, menjadi tantangan berikutnya. Menurut Yulius, biaya logistik di negara lain seperti Malaysia hanya 13%, India 14%, dan China 14% dan Vietnam 20%.
Tantangan lainnya, proses border compliance di Indonesia yang membutuhkan waktu 56 jam, sedangkan pada proses documentary compliance membutuhkan waktu 61 jam. Berbeda dengan China yang hanya membutuhkan waktu kurang dari 24 jam.
Tantangan UKM untuk mendunia selanjutnya adalah pandemi Covid-19. Masa pandemi mengakibatkan kelangkaan yang menyebabkan semakin tingginya biaya ekspor. Terjadi kenaikan harga sewa rata-rata 152%. Tujuan Asia naik 110%, Eropa 199%, Amerika 126%, Australia 155%, dan Afrika 173%.
Tantangan krusial lainnya yang menjadi hambatan UKM Indonesia mendunia adalah urusan pembiayaan. Kata Yulius, banyak UKM-UKM di Indonesia justru tidak sanggup melakukan ekspor ketika permintaannya banyak. Masalah utamanya adalah kesulitan pendanaan.
"Kita tahu bahwa sumber pendanaan dari perbankan itu hanya 20 persen untuk UMKM. Bank belum bisa memberikan lebih dari itu. Untuk itu, pemerintah telah mendorong perbankan untuk memberikan pendanaan bagi UKM hingga 30 persen dari total pinjamannya pada 2025," lanjutnya.
Berikutnya adalah masalah kualitas barang. Kualitas barang UKM yang ingin dikirim ke luar negeri harus sudah sertifikasi uji layak atau tidak. Untuk melakukan sertifikasi produk, lagi-lagi terkendala masalah biaya.
"Ini kira-kira yang membuat kita selalu kalah bersaing dengan negara lainnya. Karena dalam ekspor itu yang paling utama adalah kualitas, kuantitas, dan ketersediaan," ia meyakini.
Menjawab permasalahan tersebut, lanjut Yulius, pemerintah melakukan pelatihan pendidikan kepada UKM untuk bisa melakukan ekspor. Lalu, pemerintah berupaya mendorong agar UKM dapat melek digital. Saat ini, UKM yang melek digital baru mencapai 12 juta. Tahun 2030 akan didorong hingga mencapai 30 juta UKM yang melek digital.
"Pemerintah juga mendorong agar UKM bisa bekerja sama dengan pengusaha besar dalam urusan ekspor. Tujuannya agar biaya modal yang dikeluarkan tidak terlampau besar," pungkasnya.
