MIX.co.id - Japan-Indonesia Roundtable Discussion on Developmental Disorder telah digelar pada awal Maret ini (8/3). Program ini sebagai bagian dari perayaan 65 tahun hubungan diplomatik Jepang-Indonesia.
Program Japan-Indonesia Roundtable Discussion on Developmental Disorder merupakan bagian dari Proyek Riset ERIA tentang Disabilitas Perkembangan, yang merupakan hasil kerja sama antara the National Center for Persons with Severe Intellectual Disabilities (Nozominosono) Jepang dan LSPR Institute of Communication and Business-Jakarta Indonesia, di bawah koordinasi dengan the Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
Objektif diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu dan situasi penyandang developmental disorder di Indonesia dan Jepang. Program ini juga untuk memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Jepang dengan membangun basis pertukaran dan dialog perwakilan kedua negara.
Program diskusi ini dihadiri oleh Angkie Yudistia, Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial; Prita Kemal Gani dari LSPR Institute of Communication and Business-Jakarta; Dr. Ryuhei Sano (Pimpinan Proyek Riset ERIA tentang Disabilitas Perkembangan); Dr. Takuma Kato dari ERIA; para anggota Proyek Riset ERIA; perwakilan dari Filipina dan Vietnam; Tim Kantor Staf Khusus Presiden RI Bidang Sosial; staf Nozominosono Jepang; Delegasi LSPR Institut; dan perwakilan Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo.
Program ini menghasilkan sejumlah rekomendasi. Pertama, mendorong komunikasi lebih lanjut antara lembaga legislatif Indonesia dan Jepang di bidang disabilitas perkembangan.
Kedua, mendorong diskusi aktif tentang disabilitas perkembangan di lembaga legislatif masing-masing negara anggota ASEAN.
Ketiga, memfasilitasi jejaring antara mitra (para penganjur dan kelompok keluarga, lembaga swadaya masyarakat terkait, lembaga-lembaga akademik, dan lain-lain) mengenai disabilitas perkembangan di Indonesia, dengan mengacu pada contoh-contoh seperti Japan Developmental Disorders Network (JDD Net)).
Keempat, saling belajar dan bekerja sama untuk mengklarifikasi proses-proses konkrit untuk mencapai poin-poin di atas, dan untuk memperluas dan memperkuat kebijakan dan praktik tentang disabilitas perkembangan di Jepang dan Negara-negara Anggota ASEAN.
