Usai menggelar workshop dan uji kompetensi untuk profesi Humas pada September 2019 lalu, awal Desember ini, Pusdiklat Mahkamah Agung RI kembali menggelar kegiatan serupa selama lima hari, mulai 9 hingga 13 Desember 2019 di Hotel Ashley, Jakarta. Objektif dari penyelenggaraan itu adalah untuk meningkatkan kompetensi profesi Humas di lingkungan kerja Mahkamah Agung (MA).
Tak kurang dari 90 peserta mengikuti kegiatan yang digelar bersama The London School of Public Relations (LSPR) Jakarta. Para peserta itu antara lain, merupakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Provinsi atau Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh wilayah Indonesia.
Hari pertama, diawali dengan pembukaan yang dihadiri oleh seluruh peserta, pembicara, dan keynote speaker. Hadir pada kesempatan itu, Founder & Director LSPR Prita Kemal Gani dan Kepala Balitbang Diklat Hukum Peradilan MA RI Zarof Rical.
Berbagai materi terkait profesi humas menjadi agenda workshop. Di antaranya, topik mengenai Media Relations, diselenggarakan dalam format diskusi panel dengan narasumber Founder & Director LSPR Prita Kemal Gani dan Kadiv Humas Polri (2017 -1018) Komjen Pol. (Purn) Setyo Warsito, yang dimoderatori oleh Director PGP LSPR-Jakarta Rino F. Boer. Workshop hari pertama dilanjut dengan topik Strategi Pembentukan Opini Media disampaikan oleh Kantor Staf Presiden Deputy IV Bidang Komunikasi Politik 2014-2019 Eko Sulistyo dan Kepala Sub Direktor Humas Perpajakan Direktorat P2Humas DJP Ani Natalia.
Selama dua hari berikutnya, tema yang dihadirkan antara lain “Public Speaking” oleh Sri Ulya Suskarwati, “Digital PR” oleh Tuhu Nugraha Dewanto, dan “Risk Management Communication” oleh Kaezar Maulana. Topik lainnya adalah “Media Handling” yang disampaikan oleh Rizka Septiana, “Managemen Media” yang dibawakan oleh Prof. Hikmahanto Juwana yang juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia.
Pada hari terakhir kegiatan workshop dan uji kompetensi untuk profesi Humas di lingkungan kerja MA ini akan dihelat assessment oleh para Asesor guna menguji kompetensi para Humas. Para penerima sertifikasi adalah mereka yang sudah sangat ahli di bidang Humas. Artinya, prestasi, kerja keras, serta dedikasi pada profesi sangat layak diapresiasi dan dapat dijadikan contoh bagi profesi Humas lainnya. “Kompetensi yang didapat dari keilmuwan dan pengalaman dalam berinteraksi sebagai profesi Humas, akan makin mematangkan keterampilan strategis dan taktis dalam menjalankan fungsi Humas di lingkungan kerja MA,” ujar Prita.
Ditambahkan Zarof, “Tugas seorang Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat semakin kompleks dilihat dari tantangan di Indonesia, seperti digitalisasi, keterbukaan informasi yang massive, perkembangan masyarakat, mediamorfosis, dan era post truth. Dengan demikian, peningkatan kompetensi kepada ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat banding (provinsi) pun mutlak adanya.”
LSP LSPR telah berdiri sejak tahun 2013 dengan sejumlah rekanan perusahaan yang berhasil memiliki sertifikasi kompetesi dalam berbagai profesi. Di antaranya Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Ristekdikti, KPK, dan POLRI.
Perusahaan lainnya yang juga telah memiliki sertifikasi profesi Humas dari LSP LSPR di antaranya adalah Pertamina, Pupuk Indonesia, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Angkasa Pura II. Aqua Group, Asean Secretariat, Astra, Kimia Farma, Pelni, LKBN Antara, Metro TV, Mandiri Sekuritas, dan sebagainya.
“Diperkuat oleh lebih dari 40 orang Asesor yang handal dengan latar belakang keilmuan dan pengalaman menjalankan profesinya, telah membangun LSP LSPR menjadi lembaga sertifikasi profesi yang andal dan terpercaya,” tutup Prita.
