Pemerintah Percepat Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

MIX.co.id - Pemerintah tengah melakukan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang merupakan faktor penting dalam sistem informasi untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.

SPBE hadir sebagai solusi untuk mempercepat dan juga mempermudah pelaksanaan, serta pelayanan publik bagi masyarakat di Indonesia dengan berbagai tantangan yang ada, seperti minimnya sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan juga kondisi geografis di sejumlah kawasan di Indonesia.

Dalam percepatan implementasi SPBE ini, pemerintah turut membangun Pusat Data Nasional (PDN) yang merupakan infrastruktur, pondasi dari SPBE, yang nantinya tidak hanya melibatkan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah.

Diungkapkan Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Aris Kurniawan, perkembangan SPBE di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, meskipun masih banyak tantangan yang harus diperbaiki.

Salah satu hasil dari perkembangan SPBE di Tanah Air adalah sudah terbentuknya Tim Koordinasi SPBE Nasional yang dikoordinatori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aris mengatakan bahwa tantangan terbesar untuk menerapkan SPBE di seluruh wilayah Indonesia adalah SDM dan infrastruktur. "Kalau ngomongin birokrasi di pemerintahan, SDM-nya kurang dan sulit. Memang kita harus akui, untuk mendapatkan kualitas SDM yang bagus dengan rate penghargaan, kita ngomongin gaji atau honor setara dengan ASN itu yang relatif lebih kecil, bahkan gajinya nggak terlalu jauh beda dengan UMK misalnya, tentu akan susah," ucapnya pada acara Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: Harmonisasi Menuju Indonesia Maju, yang diselenggarakan Sisiplus by Katadata Indonesia dan Kemkominfo di Jakarta, awal Desember ini (5/12).

Selain meningkatkan SDM yang sudah ada, lanjutnya, pemerintah Indonesia juga harus bisa berakrobat, yaitu bagaimana caranya agar peraturan yang dibuat bisa dipatuhi oleh semua masyarakat dan pegawai pemerintah maupun daerah, untuk bisa mendapatkan SDM yang mendukung. "Yang kedua, soal infrastruktur, kita memang akui, tadi disinggung soal Pusat Data Nasional, kita baru dalam tahap membangun," ujar Aris.

Pengajar Tetap Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi UI Lisman Manurung turut hadir dalam talkshow menegaskan, pemerintah harus melakukan perubahan atau transformasi secara menyeluruh untuk mewujudkan penerapan SPBE yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat di semua lapisan.

"Kalau menurut hemat saya, kalau melakukan transformasi sampai tingkat nasional, memang pemerintah tidak bisa tidak harus melakukan perubahan dramatis. Transformasi itu berubah dari penampilannya berubah, cara kerjanya berubah," pungkas Lisman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)