Katadata--perusahaan media, data, dan riset online di bidang ekonomi dan bisnis--bersama Knowledge Sector Initiative menggelar webinar bertajuk “Peran Penting Wadah Pemikir Pemerintah untuk Bangkit dari Pandemi” pada pertengahan April ini. Sejumlah pembicara dihadirkan pada webinar ini. Antara lain, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Muhammad Imanuddin.
Pada webinar ini dibahas strategi untuk mengimplementasikan cetak biru pengetahuan dan inovasi melalui tata kelola dan manajemen aparatur sipil negara (ASN). Cetak biru ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan mitra ekosistem pengetahuan untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi guna mengatasi tantangan pembangunan yang lebih besar dalam beberapa dekade mendatang melalui pengetahuan dan inovasi.
Sejatinya, mempercepat pembuatan kebijakan berbasis bukti sangat penting selama pandemi. Oleh karena itu, jabatan fungsional harus diperkuat dan dikonsolidasikan, terutama pada bagian penelitian dan pengembangan kementerian/lembaga yang berperan dalam merumuskan kebijakan strategis kelembagaannya.
“Konsolidasi jabatan fungsional ASN sebagai wadah pemikir dan kerja samanya dengan jabatan struktural, serta kerja sama dengan elemen non-pemerintah diperlukan. Salah satu upaya implementasi yang dilakukan adalah tranformasi proses bisnis pemerintah yang menuju digitalisasi. KemenPANRB terus mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas ASN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk seluruh aspek ekosistem pengetahuan dan inovasi (produsen, pengguna, pemampu, perantara),” ungkap Muhammad Immanudin.
Ditambahkan Prahesti Pandanwangi, Direktur Aparatur Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi ini tidak lepas dengan peran Bappenas sebagai clearing house untuk memastikan kebijakan yang berbasis bukti dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Diakui Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Usaha KemenPAN-RB Rini Widyantini, untuk memperkuat ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi diperlukan dukungan kebijakan peningkatan jumlah ASN serta kualitasnya, yang sejalan dengan agenda penyederhanaan birokrasi sesuai amanat Presiden. “Diperlukan tranformasi yang meliputi tiga aspek, yaitu transformasi struktur, transformasi di bidang sumber daya manusia, dan yang paling penting adalah tansformasi di dalam tata kelola pemerintah,” ucapnya.
Sejatinya, kebutuhan untuk menjawab tantangan era digital dan pemulihan dari pandemi berpotensi dijawab dengan penyederhanaan birokrasi, melakukan konsolidasi internal pemerintahan, dan kolaborasi eksternal dengan lembaga nonpemerintah.
