MIX.co.id - Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi sangat penting, karena teknologi digital merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Demikian diungkapkan Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Profesor Yudho Giri Sucahyo, pada 'Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: SPBE Memperkuat Struktur Tata Kelola Pemerintahan Digital' yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta, pada Desember ini (7-8/12).
Lebih jauh ia menegaskan, tanpa teknologi digital, masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, SPBE sangat diperlukan, dan menjadi penting karena digitalisasi tidak hanya berguna untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam pelaksanaan pemerintahan.
"Dari Peraturan Presiden (Perpres) SPBE itu juga menunjukkan bagaimana masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mereka bisa saling berkolaborasi, atau saling berkombinasi dalam beberapa tahun ke depan untuk mewujudkan yang namanya pemerintahan digital."
Dosen Universitas Paramadina dan Research Fellow di Paramadina Public Policy Institute Muhammad Fajar Anandi memperkuat pemaparan Yudho dengan menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pemerintahan digital.
Menurut Fajar, pemerintahan digital adalah segala sesuatu yang akses, maupun layanan yang diberikan sudah tersedia secara digital, sebagai contoh Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Namun lebih dari definisi yang disebutkan, Fajar mengatakan bahwa pemerintahan digital sebenarnya merupakan pelayanan dan segala sesuatunya bisa dilakukan dengan cepat, tepat, serta lebih efisien tanpa harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya lagi.
"Denmark itu salah satu contoh yang paling menarik, yang telah menerapkan pemerintahan digital dari sisi hortikultura. Ada agensi khusus dan independen, yang mengatur hortikultura, misalnya berapa banyak pisang yang dibutuhkan; dari mana sumbernya ketika tidak ada makanan; ketika terjadi masalah, dari mana datanya. Jadi, pmerintah hanya mengontrol, datanya sudah terpusat, dan semua itu terjamin," pungkas Fajar.
