MIX.co.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat transaksi pengadaan barang/jasa dengan mengutamakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) melalui platform Katalog Elektronik kian mengalami peningkatan.
Realisasi PDN terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia di tahun 2023 mencapai 90 persen. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 76 persen.
Sedangkan untuk realisasi produk UMKK terhadap realisasi pengadaan melalui penyedia meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen (data hingga 27 Oktober 2023).
Hal itu diungkapkan Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan 2023 pada Selasa (7/11), di Jakarta.
Dijelaskan, kinerja PBJP secara nasional berada pada tren positif. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang semakin tepat, bermanfaat, dan berdampak pada kemajuan bangsa.
“Kolaborasi bersama menjadi hal yang penting dalam mendorong proses PBJ supaya ke depan menjadi semakin baik. Kinerja PBJ secara nasional berada pada capaian yang positif harus kita jaga dan tingkatkan,” ujar Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi.
LKPP juga mencatat, capaian jumlah produk tayang dalam Katalog Elektronik telah melebihi target 5 juta produk sebagaimana instruksi Presiden RI Joko WIdodo di tahun 2023, yakni sebanyak 6,9 juta produk telah tayang pada Katalog Elektronik dengan total nilai transaksi mencapai Rp 161,3 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian target tahun sebelumnya yakni 2,4 juta produk tayang dengan total nilai transaksi Rp 93,9 triliun.
Namun, Hendi menyampaikan bahwa dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023, belanja pemerintah senilai Rp 1.175,56 triliun dengan sebesar Rp 810,92 triliun di dalamnya melibatkan penyedia. Dari angka tersebut baru terealisasi sebesar Rp 529,51 triliun atau 65,3 persen dari total yang direncanakan. Artinya, dari total RUP Belanja pemerintah, masih ada sekitar 34,7% belum terealisasi.
Oleh karena itu, LKPP terus memacu upaya peningkatan realisasi tersebut, salah satunya dengan meningkatkan performa sistem pengadaan melalui New Platform Katalog Elektronik yang mampu menciptakan pengadaan yang kredibel, andal, dan mudah digunakan.
“Manfaat pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Katalog Elektronik dapat membuat proses pengadaan dilakukan lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien sehingga percepatan penyerapan anggaran pemerintah dapat dilakukan, manfaat dapat segera dirasakan oleh masyarakat, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” tandas Hendi.
LKPP akan terus mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mewujudkan efisiensi di seluruh sektor pengadaan barang/jasa lainnya.
Sementara itu, Menkop-UKM Teten Masduki yang turut hadir di acara menyampaikan apresiasi kepada LKPP yang secara terus menerus dan sistematis memanfaatkan PBJP untuk pengembangan industri dalam negeri terutama UMKM.
“K/L/PD perlu melakukan pembelian produk UMKM dengan konsolidasi pengadaan dan melakukan substitusi produk impor menggunakan produk PDN,” kata Teten tandas. ()
