marcomm

MIX.co.id – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) meluncurkan nama baru BPR yang berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, mengungkapkan perubahan nama ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang disahkan pada 12 Januari 2023.

Dalam UU tersebut, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

“Dengan nama baru ini kami yakin dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelayanan terhadap UMKM, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (30/5), di Jakarta. Peluncuran nama baru BPR dilakukan bersamaan dengan perhelatan ‘Fun Walk’ di Lapangan Parkir Timur Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Minggu (28/5).

Menurutnya, UU P2SK merupakan momentum dan energi bagi BPR dan BPRS di Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. Ada beberapa poin penting yang telah diatur UU tersebut yang menguatkan posisi industri, antara lain nama perkreditan diganti menjadi perekonomian.

“Perubahan nama ini diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat terhadap BPR BPRS, akhirnya fungsi intermediasi dapat berjalan lebih optimal,” harap Tedy.

Selain itu, fungsi dan peran BPR BPRS semakin diperluas dengan menghadirkan layanan dan produk berbasis teknologi. Dalam UU ini, usaha BPR BPRS ditambahkan beberapa poin, salah satunya bisa melakukan penyertaan kepada lembaga pengayom.

BPR dan BPRS bisa membeli jaminan debitur yang bermasalah baik sebagian maupun seluruhnya. “BPR BPRS bisa melakukan go public, ini tentu merupakan peluang untuk mendapatkan pendanaan murah,” imbuhnya.

BPR BPRS dapat bekerjasama dengan Bank Umum, ini memang sudah terjadi hingga saat ini. Tetapi masuk menjadi UU tentu akan lebih menguatkan dan meningkatkan sinergi kedua belah pihak guna melayani UMKM. “Hal positif ini tentu harus kita manfaatkan, agar industri ini dapat tumbuh berkelanjutan,” lanjutnya lagi.