Industri BPR - BPRS saat ini berperan cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Terlebih lagi, keberadaan BPR-BPRS lebih dekat dengan masyarakat, dengan memberikan proses yang mudah, cepat dan aman.
Hingga Desember 2022, total aset BPR BPRS tumbuh 9,14 persen atau menjadi Rp 202,46 triliun, dari Desember 2021 yang masih sebesar Rp 185,50 triliun. Sementara penyaluran dana kredit per Desember 2022 tumbuh 11,81 persen, melebihi tingkat pertumbuhan kredit sebelum pandemi Covid-19 yang tercatat sebesar 10,85 persen.
Perbarindo sendiri merupakan Perhimpunan bagi BPR dan BPRS di seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 1500 anggota/BPR-BPRS. Saat ini Perbarindo memiliki 24 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat Provinsi dan 48 Dewan Pengurus Komisariat (DPK) di tingkat Kabupaten dan Kota.
“Industri ini tumbuh dengan begitu pesat dan untuk yang akan go public pasti ada, saat ini sudah ada ruang keleluasaan dari regulator untuk terus mendukung BPR berkembang dengan go public. Untuk itu, BPR harus berubah dan merespon digitalisasi,” tegas Tedy.
“Terkait dengan IPO atau go public BPR, ke depan sudah diizinkan, tentu ada syaratnya, prinsipnya sudah dulu BPR tak bisa KUR. Kini bisa dan ada rekomen dari OJK,” ujar Fery Irawan, Kepala Departemen Literasi dan Edukasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Diakui, pihaknya juga ingin kolaborasi dengan BPR yang memiliki jaringan luas di Indonesia supaya perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan mendampingi pelaku UMKM menjadi lebih besar.
Ini suatu tugas yang sinergis, sebelum menambah nasabah dan memberikan kredit, kata Fery, tentunya harus dimulai dengan edukasi agar menjadi nasabah berkualitas dan BPR harus mengkebut digitalisasinya, supaya tidak tertinggal dalam kontributif kepada masyarakat. ()
