MIX.co.id - International institute for Sustainable Development (IISD) bersama Katadata mengelar webinar bertajuk “Fossil Fuel Subsidy Reform at the G20: How to Achieve the Post-Pandemic Recovery, pada Maret ini.
Sejumlah pembicara pakar dihadirkan pada webinar tersebut, antara lain Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Edi Wibowo, Chief Economist Ministry of Ecological Transition of Italy Aldo Ravazzi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, serta Policy Advisor and Lead Indonesia International Institute for Sustainable Development Lourdes Sanchez.
Diungkapkan Edi Wibowo, jika berbicara masalah G20 dan transisi energi dalam Presidensi G20, Indonesia juga tetap dalam tiga isu utama. Ketiga isu utama itu adalah masalah kesehatan global yang belum kondusif, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi yang berkelanjutan.
Menyikapi transisi energi menuju pemulihan dan produktivitas berkelanjutan, maka yang dilakukan adalah dengan memperkuat energi bersih global serta transisi yang adil. Salah satunya, melalui sekuritas acceptibilitas energy. Pemerintah juga mengejar kemajuan acceptibilitas dengan tidak meninggalkan hak siapa pun. “Selanjutnya, menuju energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan juga modern untuk semuanya, khusunya untuk cooking dan elektrifikasi," ucap Edi.
Lebih jauh ia menegaskan, ke depan, semua pihak perlu memikirkan peningkatan teknologi cerdas dan bersih. Pemerintah perlu memperluas teknologi untuk mengatisipasi tantangan transisi energi di masa depan, termasuk transisi energi yang berpusat pada manusia.
Ditambahkan Lourdes Sanchez, reformasi subsidi energi harus terus dilakukan. “Subsisdi energi lebih baik diberikan untuk energi baru terbarukan dibandingkan untuk bahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah juga memastikan akan terus melakukan reformasi subsidi energi pada 2022 dan beberapa tahun ke depan. Febrio Kacaribu menekankan, “Pemerintah terus berupaya memperbaiki kebijakan subsidi energi yang pada prinsipnya adalah memastikan subsidi tersebut tepat sasaran,” tutupnya.
