MIX.co.id – Kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang ditargetkan berlaku mulai 1 Januari 2023, tidak hanya bersasaran untuk menurunkan tingkat pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan, tapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi akibat kebijakan tersebut.
“Oleh karena itu, penanganan atau manajemen ODOL harus dibuat secara komprehensif, dari hulu sampai hilir (operasionalisasi di lapangan),” ujar Kepala Pusat Kajian Sistem dan Kebijakan Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno, dalam diskusi bertajuk “Analisa Dampak Penerapan Kebijakan Zero ODOL pada Tahun 2023 terhadap Distribusi Sembako,” pada Selasa (23/8), di Jakarta.
Pelanggaran truk berukuran dan bermuatan lebih di jalan raya, diakuinya, sudah lama terjadi. Sejak tahun 1979 lalu. “Pelanggaran dimensi dan pelanggaran muatan ibarat gunung es, adalah permukaannya,” ujarSuripno.
Kebijakan Zero ODOL beberapa kali diundur karena mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Menurutnya, manajemen ODOL selama ini kurang memuaskan karena hanya didasarkan pada faktor keselamatan di jalan raya, tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi. “Manajemen ODOL itu sangat kompleks. Penanganannya harus dibuat secara komprehensif,” lanjut Suripno.
Hasil penelitian Institut Transportasi dan Logistik Trisakti mengungkapkan, sebanyak 33% pengemudi angkutan logistik di PD Pasar Jaya Kramat Jati dan Pasar Induk Modern Cikampek menyatakan keberatan kebijakan Zero ODOL diterapkan tahun depan; 27% meminta ditunda; 20% tidak setuju; dan hanya 8% yang setuju Zero ODOL diberlakukan tahun 2023.
Dari pemilik/pengusaha armada angkutan logistik, sebanyak 33% menyatakan tidak setuju Zero ODOL, 31% memberatkan, 28% meminta ditunda, dan hanya 8% yang setuju.
Sedangkan dari pemilik barang itu, sebanyak 32% menyatakan Zero ODOL memberatkan, 40% tidak setuju Zero ODOL, 16% meminta ditunda, dan 12% setuju.
Responden riset meliputi 100 orang orang pemilik/ pengusaha armada angkutan logistik, 100 orang pengemudi angkutan logistik, dan 100 orang pengelola pasar. Riset dilaksanakan selama Mei-Juli 2022.
"Dari hasil penelitian ini, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti berkesimpulan bahwa penerapan kebijakan bebas ODOL di tahun 2023 dapat berdampak langsung dan signifikan terhadap distribusi sembako di Indonesia," ujar Kepala Peneliti Trisakti, Sarinah, dalam rilisnya.
Dijelaskan, potensi risiko terkait dengan naiknya harga komoditas akibat kebijakan ini juga akan berdampak ke inflasi ekonomi. Selain itu, potensi risiko sosial seperti aksi demo dari pengangkut komoditas ataupun pemilik komoditas akan berimbas pada kondisi ekonomi maupun isu keamanan.
“Untuk menerapkan Zero ODOL, harus ada komitmen yang kuat dari pemerintah selaku regulator, untuk menyelesaikan masalah transportasi dan logistik nasional melalui penyelesaian yang komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat,” tandas Sarinah.()
