Dinilai sukses membenahi PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignatius Jonan didaulat untuk menempati posisi pucuk pimpinan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia. Langkah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo cukup dimaklumi. Mengingat, reputasi sekaligus citra Kementrian Perhubungan tercatat buruk dibandingkan 20 kementerian yang ada.
Merujuk data Komisi Pemberatan Korupsi (KPK) tentang hasil Survei Integritas Sektor Publik 2014 terhadap 40 unit layanan di 20 kementerian atau lembaga pemerintah, terungkap bahwa Kementrian Perhubungan dan Kementerian Agama masih mendapat rapor merah. Hasil survei yang telah dirilis itu pun telah dikupas banyak media.
Lantas, bagaimana sepak terjang Menteri Jonan dalam membenahi reputasi buruk Kemenhub? Adalah insiden jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 dijadikan Menteri Jonan sebagai momentum awal untuk membenahi Kemenhub—yang kerapkali dicitrakan negatif oleh publik. Sebagai pemegang otoritas penerbangan di Tanah Air, maka Kemenhub langsung mengambil gerak cepat terkait insiden jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501.
Tepat, pada awal Januari 2015, Jonan memutuskan untuk melakukan inspeksi mendadak ke seluruh maskapai penerbangan yang berlokasi di Bandara Soekarno Hatta, termasuk ke markas AirAsia Indonesia. Di sana, Jonan menemukan fakta bahwa AirAsia tidak mengambil data hard copy cuaca sebelum pesawat QZ 8501 "Take Off" pukul 05.36 WIB. Padahal, data cuaca tersebut sangat berguna bagi pilot saat menerbangkan pesawatnya. Jonan pun langsung memarahi salah seorang Direktur AirAsia Indonesia di hadapan media.
Kendati sempat di-bully di social media, lantaran dianggap melakukan pencitraan di tengah musibah AirAsia, Menteri Jonan tak gentar. Ia memilih membenahi sejumlah regulasi terkait bisnis low cost carrier. Bahkan, sang menteri bersama tim melakukan audit seluruh izin terbang maskapai.
Hasilnya, lima maskapai terbukti melanggar jadwal penerbangan selama masa audit Kemenhub di lima bandara, pada Senin-Kamis (5-8 Januari 2015). Sebanyak 61 penerbangan berbagai rute terbukti dilanggar oleh lima maskapai tersebut. Kelimanya adalah Garuda Indonesia sebanyak empat pelanggaran, Lion Air 35 pelanggaran, Wings Air 18 pelanggaran, Trans Nusa satu pelanggaran, dan Susi Air tiga pelanggaran. Meskipun, belakangan Kemenhub harus meralat daftar maskapai yang melanggar.
Memasuki pertengahan Februari (18/2), salah satu pemain low cost carrier raksasa, Lion Air, kembali tersandung kasus. Sejumlah armada Lion Air kembali delay. Berbeda dengan delay yang biasanya terjadi, kali ini delay terjadi dalam durasi yang sangat panjang, hingga berakibat ribuan penumpang terlantar.
Tak tinggal diam, Kemenhub turut ambil bagian dalam menyelesaikan tuntutan ribuan penumpang terkait dana re-fund. Otoritas Bandara Soekarno Hatta dan PT Angkasa Pura II menyiapkan bantuan talangan dana re-fund. Lantaran, Lion Air mengalami keterbatasan dana tunai di bandara yang bertepatan dengan hari libur.
Sayangnya, langkah bebenah diri Kemenhub harus menghadapi tantangan. Kali ini, publik menilai Menteri Jonan terlihat lembek dalam menghadapi kasus Lion Air. Akun twitter @Yudha21Yudha misalnya, berkicau, “Kurang fast respon or emergency day, mohon good will nya yg balance pak menteri.”
Akun lainnya, @mawardidedy, juga menyindir ketegasan Menteri Jonan. "Menteri Jonan ternyata tak digdaya menghadapi Lion Air. Cuma berani sama AirAsia," kicau pemilik akun @mawardidedy.
Nada serupa diungkap juga oleh akun @erie_Nya, yang di-re-tweet banyak netizen. "Jonan mana Jonan?!! Para penumpang #lionair mulai berteriak-teriak menyebut nama menteri yang galak sama Air Asia," demikian bunyi tweet @erie_Nya.
Begitu juga dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), seperti yang dikutip Republika online. YLKI meminta Menteri Jonan untuk memberikan sanksi keras dan tegas kepada maskapai penerbangan Lion Air yang telah menelantarkan konsumen tanpa kompensasi yang jelas. “Ini jelas pelanggaran yang tidak bisa ditolelir. Tolong tunjukkan nyali Pak Jonan,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Tulus pun masih berharap pada Jonan yang terkenal keras dan tegas terhadap maskapai lain, juga dapat tegas pada Lion Air.
Bahkan, Asosiasi Agen Perjalanan dan Tur Indonesia (Asita) Jakarta menilai keterlambatan penerbangan maskapai Lion Air yang terjadi sejak Rabu kemarin mencoreng citra penerbangan Indonesia. "Ini citra buruk penerbangan Indonesia. Ini bakal berulang kalau pemerintah tidak tegas turun tangan," kata Wakil Ketua Asita Jakarta, Rudiana, seperti dikutip kantor berita Antara.
Menurut Rudiana, keterlambatan jadwal atau delay penerbangan Lion Air kali ini bukanlah yang pertama. Maskapai penerbangan tersebut bahkan disebutnya memang sudah punya citra buruk soal delay. Untuk itu, Rudiana meminta ketegasan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menertibkan maskapai penerbangan yang ada agar tidak terus merugikan masyarakat. Pasalnya, hak konsumen sering terabaikan akibat delay seperti itu.
Alhasil, hingga kini kicauan para netizen masih bernada pesimis dengan langkah pandang bulu Menteri Jonan dalam membenahi Kemenhub. Tak jauh beda, berbagai media yang memberitakan langkah Menteri Jonan saat mengangani Lion Air pun masih ber-tone negatif. Mampukah Menteri Jonan mengulang sukses KAI pada Kementrian yang dipimpinnya kali ini?
