Kedua, para pengungsi membutuhkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang layak, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. "Hal tersebut sangat sulit dilakukan karena keterbatasan dokumen yang dimiliki pengungsi. Di satu sisi, ini merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” imbuhnya.
Ketiga, sebagai manusia, para pengungsi perlu untuk mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupan sehari-hari, serta pekerjaan merupakan perwujudan eksistensi yang mendefinisikan siapa manusia tersebut. “Kerangka hukum formal belum mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Sebaliknya, nilai-nilai hak asasi manusia menjadi sebuah titik berangkat yang tepat untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut," terang Affan.
Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan upaya yang baik dari Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dari luar negeri. Namun, Peraturan Presiden tersebut belum menjawab tantangan secara komprehensif dan dibutuhkan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam prinsip penerapannya.
“Untuk itu, kami mengajak teman-teman pers untuk duduk bersama mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam isu pengungsi luar negeri, serta memperkuat diskursus hak asasi manusia dalam pemberitaan media, khususnya dalam menjalankan peran kontrol sosial dan pendidikan kepada masyarakat," ajak Affan.
Pada kesempatan ini, Yayasan Geutanyoe juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada program #SayembaraGeutanyoe, yakni lomba menulis artikel ilmiah populer dan fotografi dengan total hadiah Rp 20 juta. Di program yang digelar sepanjang 2 hingga 12 Juni 2022 itu, Yayasan Geutanyoe mengusung tema “Aksi Kemanusiaan terhadap Pengungsi Luar Negeri di Aceh”.
