Prof. Arif Satria, Rektor IPB University, resmi menjadi guru besar tetap pada awal Januari 2020. Pengukuhan guru besar tersebut digelar di kampus IPB Dramaga, Bogor, pada pekan pertama Januari ini (11/1). Bagi Prof. Arif, pengukuhan ini merupakan upayanya melunasi utang akan harapan orang tuanya untuk menjadi guru besar.
Dalam orasinya, Prof. Arif menghadirkan tema “Modernisasi Ekologi dan Ekologi Politik: Perspektif Baru Analisis Tata Kelola Sumber Daya Alam”. Substansi orasi tersebut merupakan sintesis teori-teori baru dan rangkaian penelitian internasional dan nasional yang telah ia tekuni hingga saat ini, baik dilakukan sendiri maupun bersama tim.
Dipaparkan Prof. Arif, "Indonesia diprediksi menjadi negara maju pada tahun 2045. Hal ini hanya dapat dicapai dengan strategi pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga memerhatikan aspek lingkungan."
Namun, hingga saat ini Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah krisis lingkungan. Diperkirakan limbah plastik yang mengalir ke laut oleh 192 negara pantai pada tahun 2010 bisa mencapai 12,7 juta ton. "Dalam konteks limbah plastik ini, Indonesia berada di peringkat kedua terbesar setelah China. Data KLHK (2019) juga menyebutkan, dari 125 juta hektar kawasan hutan, sekitar 35 juta hektar dalam kondisi rusak berat atau berupa lahan tidak berhutan," katanya di hadapan seluruh undanga .
Oleh karena itu, dinilai Prof. Arif, krisis lingkungan juga dapat berdampak kepada tingkat ketahanan pangan. Dalam Food Sustainability Index (FSI) tahun 2018, Indonesia mendapat skor 59,1. Itu artinya, tertinggal dari Ethiopia 68,5 yang dulu dikenal sebagai daerah kelaparan.
"Indeks Ketahanan Pangan Global 2019 Indonesia berada di urutan 62 dunia dan kelima di Asia Tenggara. Namun, Food Loss and Waste (kehilangan dan pemborosan pangan) Indonesia tergolong tinggi, yaitu 300 kg per kapita per tahun dan tercatat sebagai nomor dua di dunia," lanjutnya.
Krisis lingkungan dan sumber daya alam tersebut, diyakini Prof. Arif, adalah krisis tata kelola. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola dengan dua perspektif baru, modernisasi ekologi (ecological modernization) dan ekologi-politik (political ecology) untuk membedah, mengurai, memahami sumber masalahnya, serta memberikan tawaran solusi.
"Modernisasi ekologi merupakan upaya adaptasi ulang masyarakat industri terhadap lingkungan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern dan teknologi maju untuk daya dukung alam dan pembangunan berkelanjutan. Modernisasi ekologi menggarisbawahi bahwa rasionalitas ekologi diperlukan untuk mengimbangi rasionalitas ekonomi, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi dapat memberikan manfaat bagi ekonomi dan sekaligus ekologi. Akhir dekade 1990-an, aplikasi modernisasi ekologi meluas hingga ke manajemen, seperti Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000," ia menguraikan.
Sementara itu, pendekatan ekologi politik tumbuh sebagai bagian dari evolusi keterlibatan ilmuwan sosial ke dalam isu-isu ekologi. Ekologi politik melihat adanya kontestasi negara dan masyarakat maupun insitusi di dalam negara itu sendiri. "Sebab, negara memiliki dua fungsi sekaligus, yakni aktor pengguna dan aktor pelindung sumber daya alam. Sebagai contoh, terjadinya konflik kepentingan ketika di dalam kawasan konservasi juga terdapat kandungan mineral atau minyak dan gas bumi yang layak secara finansial dan ekonomi untuk ditambang," pungkasnya.
