Pentingnya Sinkronisasi Data agar Bansos dan BLT di Masa Pandemi Tepat Sasaran

Katadata bersama KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahtersan Pemerintah Australia-Indonesia), Kementerian PPN/ Bappenas, dan Australia Government kembali menggelar Katadata Forum Virtual Series bertajuk "Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa: Berbagi Pengalaman dari Daerah".

Digelar pada awal Juni (10/6), diskusi virtual series tersebut menghadirkan sejumlah pembicara seperti Anwar Sanusi (Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), H. R. Alaster Cox (Australian Charge d'Affaires to Indonesia), Maliki (Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Kementerian PPN/Bappenas), Markus Waran (Bupati Manokwari Selatan, Papua Barat), Dewi Rahayu (Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Bondowoso, Jawa Timur), Muhammad (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rarang Selatan, Lombok Timur, NTB), dan Asmiyanti Benga Kian (Anggota Badan Pemusyawaratan Desa, Flores Timur, NTT). Pada kesempatan ini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa hadir sebagai Keynote Speech.

Pada kesempatan itu, didiskusikan tentang langkah pemerintah yang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 pada masyarakat. Antara lain, dengan memberikan berbagai bantuan sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Sejatinya, agar penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa tepat sasaran, maka sinkronisasi data menjadi bagian krusial dalam proses pendataan calon penerima. Sejauh ini, proses sinkronisasi data memang tidak mudah untuk menghindari tumpang tindih, sehingga tidak dipungkiri distribusi bantuan sosial dan BLT Dana Desa banyak menemui tantangan.

Diungkapkan Menteri Kementerian PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dampak Covid-19 yang luas dan pergerakan demografi penduduk yang dinamis memberikan tantangan dalam pendataan calon penerima manfaat bantuan sosial dan BLT Dana Desa. Salah satunya, pemutakhiran dan sinkronisasi data yang belum maksimal untuk menentukan calon penerima manfaat.

Pemerintah terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa dengan koordinasi dan sinkronisasi data antar berbagai sektor dan lembaga pemerintahan. Mulai dari tingkat paling bawah, yaitu desa, hingga mempermudah proses penyaluran bantuan sosial.

“Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semua, karena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang reliabel dan kredibel. Kalau data tidak reliabel dan kredibel, maka akan sulit sekali data-data itu bisa dipakai sebagai evidence-based policy, termasuk untuk membuat analisis,” tegas Menteri Suharso.

Dia berharap, pemberian Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial dan BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dapat membawa dampak signifikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT Anwar Sanusi, masyarakat desa berperan penting mengidentifikasi calon penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Desa.

"Data yang baik adalah data yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan dan itu terjadi kalau dilaksanakan dari bawah (bottom-up). Proses penentuan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan berjenjang dan melibatkan masyarakat. Pengumpulan data dimulai dari rukun tetangga dan dilakukan relawan desa lawan Covid-19. Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil Musdesus ini disahkan bupati atau wali kota,” urai Anwar.

Kabupaten Manokwari Selatan, Lombok Timur, dan Bondowoso merupakan contoh daerah yang sukses melakukan sinkronisasi data. Melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dibangun dari desa dan terhubung dengan sistem informasi di tingkat kabupaten, pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran pembangunan tepat sasaran. Di Kabupaten Bondowoso, SID mampu menyediakan data rumah tangga yang belum terjangkau layanan administrasi kependudukan dan bantuan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi dalam SID digunakan untuk verifikasi penerima bantuan sosial sehingga menjadi lebih tepat sasaran.

Langkah itu berkontribusi pada pencapaian penyaluran BLT Dana Desa, di mana sampai awal Juni 2020, sebanyak lebih dari 80 persen desa di kabupaten Manokwari Selatan sudah menyalurkan BLT Dana Desa bagi masyarakat miskin dan rentan terdampak Covid-19.

Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Markus Waran juga memastikan pembaruan data lewat sistem administrasi dan informasi berbasis kampung dengan proses pendataan yang didukung kader kampung.

"Sistem informasi berbasis kampung yang kami namakan SAIK Plus atau Sistem Administrasi dan Informasi Kampung menjadi solusi yang tepat karena sistemnya sederhana dan melibatkan pemerintah dan masyarakat kampung,” terang Bupati Markus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign In

Get the most out of SWA by signing in to your account

(close)

Register

Have an account? Sign In
(close)