Dibutuhkan perencanaan tepat sasaran terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock pada makro perekonomian, khususnya sektor industri.
Oleh karena itu, kebijakan Zero ODOL yang akan diterapkan di awal 2023 bisa diundur hingga tahun 2025 mendatang, sampai kondisi sektor industri yang tengah terpuruk saat ini akibat pandemi Covid-19 bisa pulih kembali.
Hal itu disampaikan Ashady Hanafie, Kepala Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri, Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen Kemenperin dalam acara FGD virtual bertajuk “Kebijakan Zero ODOL, Kesiapan Industri dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19” yang berlangsung Kamis (10/6), di Jakarta.
Dipaparkan, industri saat ini tengah fokus pada usaha untuk bertahan agar tidak sampai menutup usahanya. Pada tahun 2021, industri mulai bangkit kembali. Dengan demikian, industri telah kehilangan waktu selama 2 tahun untuk persiapan penerapan kebijakan Zero ODOL.
“Saya yakin tadinya semua industri pasti komitmen untuk menjalankan kebijakan Zero ODOL ini pada awal tahun 2023. Tapi, karena kondisinya tiba-tiba terjadi pandemi, mereka cuma meminta kelonggaran waktu saja hingga 2025 mendatang,” ungkap Ashady.
Pelaku industri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) juga meminta pemerintah agar menunda penerapan Zero ODOL.
Sementara Direktur Eksekutif APINDO Danang Girindrawardana menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa jalan sendiri meregulasi sesuai dengan keinginannya tanpa melibatkan private sector guna untuk mendengar apa permasalahan yang mereka hadapi.
Hal lain yang menjadi dasar penundaan adalah studi kajian Indonesia Menuju Zero ODOL oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dilakukan sebelum pandemi. “Di Indonesia, penerapan Zero ODOL disertai masalah pandemi,” kata Sigit Priyanto, Guru Besar Fakultak Teknik UGM dan Ketua Tim Teknis Penyusun Kajian Indonesia Menuju Zero Odol.
Karenanya, ia mengusulkan agar Kemenhub mengkaji kembali usulan-usulan industri dengan bukti otentik dan tidak menutup kemungkinan untuk studi itu di-review karena perkembangan yang terjadi saat sekarang.
Di lain pihak, pemerintah meminta industri untuk tetap mempersiapkan diri menuju Zero ODOL pada awal 2023 mendatang. Alasannya, jika industri tidak mulai menjalankannya maka tidak bisa terlihat apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan ini.
“Jadi, marilah kita jalankan dulu perlahan-lahan kebijakan ini sambil kita evaluasi,” ujar Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, Erwin Raza. ()
