Melihat pengumuman resmi Sari Roti, menurut Bambang, maka apa yang dilakukan oleh Sari Roti justru terkesan keberpihakan apalagi dengan statement “tidak terlibat kegiatan politik apapun”. Padahal, dalam #AksiSuperDamai212 tak ada satupun tokoh politik ataupun yang berafiliasi ke partai politik tertentu
Dengan pernyataan itu, diyakini Bambang, justru pihak Sari Roti telah melakukan 'judgement' bahwa #AksiSuperDamai212 adalah aksi politik. Selain itu, pernyataan Sari Roti pada butir kedua yang berbunyi: “PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. senantiasa berkomitmen menjaga Nasionalisme, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika dengan senantiasa berusaha untuk menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia”, justru memberi kesan bahwa #AksiSuperDamai212 tak sejalan dengan Nasionalisme, Keutuhan Negara, dan Bhineka Tunggal Ika.
“Pihak Humas tentunya harus mampu memberikan konseling kepada manajemen dampak positif dan negatif kepada publik, yang akhirnya akan berdampak ke konsumen mereka. Bila memang manajemen Sari Roti merasa perlu untuk menjelaskan tulisan GRATIS pada saat #AksiSuperDamai212, sebenarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh pihak Humas Sari Roti. Tentunya, dengan cara yang lebih elegan dan netral serta bebas judgemet,” saran Bambang, praktisi PR yang pernah cukup lama menjadi Direktur Komunikasi P&G Indonesia.
Jika hingga pukul 14.00 wib website resmi www.sariroti.com masih bisa diakses, maka mulai pukul 15.00 situs tersebut sudah tidak bisa diakses. Hal itu juga dialami Bambang. Sementara itu, komentar di kalangan muslim melalui group Whats App telah meningkat dengan tone negatif.
Oleh karena itu, untuk hal yang sensitif, mestinya pihak Humas Sari Roti atau siapapun, perlu melakukan dengan kalimat yang normatif. “Bukankah memang seorang pembeli roti tak harus meminta ijin kepada pihak Sari Roti bila dia memborong satu gerobak lalu membagikannya kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkannya?” ucap Bambang mempertanyakan.
Blunder berikutnya, di salah satu point, Sari Roti justru terkesan menyalahkan pembeli atau konsumen yang ingin berbagi karena tak meminta ijin Sari Roti. “Jika pernyataannya demikian, bila ada pembeli yang ingin membagikan roti kepada para peserta aksi atau bahkan kampanye partai politik, apakah mereka harus izin dulu atau jangan beli Sari Roti,” tambah Bambang.
Ia menilai, pengumuman yang dipasang oleh Sari Roti tersebut bila bertujuan untuk menunjukkan netralitas Sari Roti, justru malah terkesan dan menganggap #AksiSuperDamai212 tak sejalan dengan komitmen Sari Roti dalam mendukung Nasionalisme dan keutuhan NKRI. “Jadi, wajarlah bila para simpatisan #AksiSuperDamai212 merasa tersinggung dengan pernyatan itu dan mereka menilainya sebagai langkah yang tidak tepat,” urai Bambang.
Menurutnya, di sinilah diperlukan seorang humas yang bukan sekadar menguasai teknik dan taktik komunikasi. “Namun, perusahaan memerlukan eksekutif komunikasi yang mampu memahami perkembangan dan opini publik serta mampu memberikan pandangan yang berbeda kepada manajemen bilamana manajemen memaksakan untuk membuat statement publik yang berpeluang menimbulkan kontroversi,” tegasnya.
Sementara itu, sampai berita ini diturunkan, MIX masih menunggu jawaban resmi dari manajemen Sari Roti terkait pengumuman yang tayang di website www.sariroti.com.
(Baca kupasan lebih dalam tentang Blunder PR Sari Roti di Majalah MIX edisi Desember 2016)
