MIX.co.id - Guna meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Kominfo (Komunikasi dan Informatika) menggelar program Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali, pada awal November ini. Program yang berlangsung secara luring dan daring ini turut mengundang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan dapat disaksikan secara live melalui aplikasi Zoom Meeting dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menegaskan, ada beberapa unsur di dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, antara lain pengelolaan data dan informasi, penyampaian informasi, serta perlindungan data dan informasi.
Terkait dengan keterbukaan informasi, ia meyakini bahwa hal itu penting karena Indonesia sudah memiliki Undang-undang Keterbukaan Informasi dan Komisi Informasi di pusat dan daerah. Lembaga tersebut bertugas untuk mengawal keterbukaan informasi dan menyelesaikan sengketa informasi antara pemerintah dengan masyarakat.
“Sebagai badan publik kita berkewajiban untuk membuka informasi sejauh informasi itu bermanfaat dan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan, misalnya menyangkut rahasia negara dan rahasia pertahanan, keamanan. Hal ini harus kita lindungi, termasuk di dalamnya adalah data pribadi,” tandasnya.
Kominfo dan DPR terus mendiskusikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ia berharap bulan ini sudah dibuka kembali lagi pembahasan terkait RUU PDP dan tahun depan sudah dapat memiliki UU PDP.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Dr. Ida Bagus Sutresna menambahkan, informasi publik harus disampaikan agar masyarakat dapat memanfaatkan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu, harus ada komunikasi di dalamnya. Komunikasi berarti harus ada interaksi, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah agar dapat menunjang sebuah kegiatan.
“Dalam memproduksi sebuah konten, kita harus menyesuaikan segmen mana yang akan kita tuju. Tentu ada strategi khusus yang harus dijalankan, seperti strategi pelayanan, sistem, SDM (Sumber Daya Manusia), serta masyarakat,” kata Ida.
Praktisi komunikasi Dr. Emilia Bassar menjelaskan bahwa dalam menyusun strategi komunikasi, perlu ditetapkan tujuan komunikasi yang terukur secara smart, panduan untuk semua program komunikasi yang spesifik, serta efektivitas dalam menyampaikan pesan kepada target khalayak dengan menggunakan media yang tepat.
“Dalam proses strategi komunikasi, basic pertama yang harus dilakukan adalah riset dengan mengumpulkan data dan informasi, dilanjutkan dengan analisis situasi, lalu pemetaan isu dan pemangku kepentingan, setelah itu mulailah lakukan strategi komunikasi dan implementasi program, dan yang terakhir harus dilakukan adalah evaluasi,” saran Emilia.
Praktisi komunikasi lainnya, Dian Agustine, menerangkan bahwa ada empat fungsi komunikasi dalam pengelolaan, khususnya di media, yaitu untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Adapun dalam strategi komunikasi, terdapat lima tahap penetapan yang harus diperhatikan seperti, memilih dan menetapkan komunikator, menetapkan target sasaran, menyusun pesan, memilih media komunikasi, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi.
“Komunikator merupakan kunci dan kendali atas seluruh aktivitas komunikasi. Peran komunikator sangatlah penting dalam aktivitas komunikasi, maka sebagai komunikator harus terampil dalam berkomunikasi. Adapun komunikator harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki kredibilitas, atraktif, dan kekuatan,” tutup Dian.
